Salin Artikel

Pandu Riono: Janganlah Meretas, Mari Berdiskusi dan Berdialog

Ia pun berharap ada ruang diskusi jika terjadi ketidaksepahaman pemikiran dalam memandang suatu kebijakan.

"Ya janganlah meretas, mari berdiskusi dan berdialog. Saya sering diingatkan bahwa musuh kita itu Covid-19. Narasi itu diulang, janganlah saya dianggap musuh," ujar Pandu saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (24/8/2020).

"Yang saya sampaikan untuk koreksi agar upaya penanganan pandemi fokus untuk mengendalikan penularan," kata dia.

Pandu kembali aktif nge-tweet setelah akun Twitter miliknya diretas. Ia kini menggunakan akun baru, yakni @drpriono1.

"Biarlah menjadi sejarah. Saya sudah maafkan para peretas, mereka hanya menjalankan perintah," kata dia. 

"Lupakan yang lalu, pandemi masih lama dan belum berhasil dikendalikan," ucap Pandu.

Di akun Twitter barunya yang mulai aktif sejak Senin pagi, Pandu tetap berbagi informasi seputar penanganan Covid-19.

Selain itu, unggahan berupa kritik juga disampaikannya. 

Unggahan pertamanya pada Senin pagi mengkritisi sikap sejumlah menteri yang berfoto bersama di sela-sela Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) di Bali pada 20-21 Agustus 2020 lalu.

Pandu menyayangkan sikap para menteri yang tidak memakai masker saat berfoto bersama dalam jarak dekat.

Dia merasa khawatir bahwa pose dalam foto tersebut menjadi edukasi yang buruk bagi masyarakat.

Pandu juga kembali mengkritisi langkah pemerintah yang mengembangkan obat Covid-19 jika dilakukan tanpa transparansi dan tahapan etika keilmuan yang tepat.

Akun Twitter Pandu Riono @drpriono diduga diretas pada pekan lalu.

Pada Rabu (19/8/2020) malam, terdapat unggahan yang berisi foto dan informasi bersifat pribadi di akun Pandu.

Setelah kejadian itu, sejumlah rekan Pandu mengabarkan jika akun Twitter miliknya diduga diretas, salah satunya disampaikan mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugraha.

Saat dikonfirmasi Kompas.com, pada Jumat (21/8/2020), Pandu mengatakan bahwa peretasan terhadap akun pribadinya tidak menyurutkan langkah untuk mengkritik kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

Jika tidak menggunakan media sosial, dia akan menyampaikannya dengan cara lain.

"Saya tidak pernah berniat untuk berhenti untuk menyampaikan pada setiap kesempatan, baik dalam pertemuan ilmiah atau media sosial," kata Pandu.

Sementara itu, saat disinggung tentang pelaku peretasan, Pandu mengaku enggan melaporkannya kepada kepolisian.

Meski demikian, ia menilai, kasus peretasan itu seharusnya ditangani pemerintah.

Pandu mengatakan, saat ini ia ingin lebih fokus terhadap isu penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai belum berhasil.

Dia berharap, masyarakat tidak terpancing dengan adanya pengalihan isu.

Selama pandemi Covid-19, Pandu Riono aktif memberikan informasi seputar penyakit tersebut.

Selain di media sosial, Pandu juga kerap membagi informasi di media cetak, media online, maupun televisi.

Tak hanya mengedukasi, pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI ini pun kerap menyampaikan kritik atas penanganan Covid-19 oleh pemerintah, salah satunya mengingatkan perihal tidak efektifnya rapid test, pelaksanaan PSBB, hingga penerapan new normal.

 

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/25/10454381/pandu-riono-janganlah-meretas-mari-berdiskusi-dan-berdialog

Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke