Isu Reshuffle, Bantahan Istana dan Permintaan Presiden ke Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana kocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju di tengah penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air kembali berhembus.

Namun, berbeda dari wacana sebelumnya, isu ini tidak dihembuskan oleh pihak Istana.

Para menteri pun disebut sempat galau usai mendengar kabar tersebut. Meski belakangan, pihak Istana telah membantah informasi tersebut.

Kabar reshuffle di tubuh kabinet pertama kali disampaikan oleh Indonesia Police Watch (IPW). Menurut IPW, ada belasan menteri yang akan dikocok ulang.

Tidak hanya diganti, beberapa di antaranya juga akan digeser untuk menduduki jabatan kementerian lainnya.

"Dari info yang diperoleh IPW, sedikitnya ada 11 menteri Jokowi yang akan di-reshuffle dan paling banyak 18," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, seperti dilansir dari Kontan.co.id, Jumat (21/8/2020).

Salah satu jabatan menteri yang akan digeser yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus itu disebut akan ditunjuk sebagai Menteri Pertanian lantaran tengah menangani program Food Estate.

Neta juga menyebut ada sejumlah menteri yang duduk di sektor ekonomi yang juga akan turut dirombak posisinya.

"Di antaranya Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menkumham, Menpora, Mendikbud, Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan, Menaker, Mensos, Menteri Kominfo, Menkes, Menteri Perindustrian, Meneg BUMN, Menteri Agama, Kepala Bulog, dan lain lain," kata dia.

Menurut dia, di dalam reshuffle tersebut akan ada penambahan menteri yang tadinya berasal dari anggota Polri dan PDI Perjuangan.

Meski demikian, ada pula nama baru yang akan muncul di dalam reshuffle tersebut. Salah satunya, putra Presiden RI keenam Agus Harimurti Yudhoyono dan mantan calon wakil presiden, Sandiaga Uno.

Menteri galau

Menanggapi informasi tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku, cukup terkejut. Ia pun memastikan bahwa kabar yang disampaikan Neta tidak benar.

Termasuk, imbuh dia, wacana pergantian kabinet yang dikabarkan akan dilaksanakan setelah pergantian jabatan Panglima TNI.

"Kita semua terkejut dengan rilis yang mengatakan ada 18 menteri yang akan di-reshuffle. Itu tidak benar karena hari-hari ini kita konsentrasi untuk menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian," tegas Pratikno seperti dilansir dari Kompas.id, Sabtu (22/8/2020).

Meski demikian, isu kocok ulang kabinet ini sempat membuat sejumlah menteri galau. Sebab, ada kabar yang menyatakan bahwa para menteri tidak boleh keluar kota pada 22 Agustus.

Untuk itu, Pratikno mengingatkan para menteri untuk bekerja lebih keras dan tetap fokus.

Hal itu sebagaimana selalu ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo agar para menteri dan jajarannya terus fokus bekerja untuk mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19, serta memanfaatkan momentum ini untuk melakukan lompatan kemajuan.

"Rekan-rekan menteri yang diisukan akan di-reshuffle tolong untuk fokus pada tugas masing-masing, saling bersinergi. Karena saat ini rakyat Indonesia memerlukan kecepatan kerja pemerintah dan seluruh jajarannya dan juga dengan seluruh komponen bangsa agar kita segera keluar dari krisis," kata Pratikno.

Fokus kerja

Bukan kali ini saja wacana perombakan kabinet berhembus. Pada akhir Juni lalu, sempat beredar video rapat kabinet yang mempertontonkan kejengkelan Presiden Jokowi atas kinerja jajaran kabinetnya di dalam penanganan Covid-19.

Setelah video tersebut beredar luas, sejumlah lembaga survei pun melakukan jajak pendapat. Hasilnya, mayoritas responden yang disurvei empat lembaga yaitu Charta Politika, Indikator Politik, Litbang Kompas, serta Indonesia Political Opinion menilai bahwa perombakan kabinet perlu dilakukan.

Namun, senada dengan Mensesneg, Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman meminta, agar para menteri fokus bekerja mengatasi krisis yang tengah terjadi, alih-alih sibuk memikirkan soal kocok ulang kabinet.

"Semua jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju sekarang hanya fokus bekerja keras menangani pandemi COVID-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Sebab itu, tidak ada rencana reshuffle kabinet," kata Fadjroel seperti dilansir dari Antara, Minggu (23/8/2020).

Ia mengatakan, Presiden Jokowi selalu menekankan kecepatan dan inovasi kerja pemerintah dari pusat hingga daerah serta kolaborasi seluruh komponen bangsa agar bisa segera keluar dari krisis kesehatan dan krisis perekonomian.

Sesuai arahan tersebut, imbuh Fadjroel, jajaran kabinet diminta tetap fokus bekerja memanfaatkan momentum krisis untuk lompatan kemajuan dalam semua kegiatan di kementerian masing-masing.

"Sekali lagi, tidak ada reshuffle kabinet. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada para menteri agar tetap fokus bekerja, fokus menyelesaikan krisis, dan fokus membajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan kemajuan di segala bidang, melakukan reformasi fundamental sebagai prasyarat Indonesia maju," jelas Fadjroel.