Salin Artikel

Mensesneg Tepis Isu Jokowi Reshuffle Kabinet Besar-besaran

Pratikno menegaskan, seluruh menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju beserta jajaran di bawahnya tengah bekerja keras untuk menangani dampak pandemi Covid-19.

"Jadi kita semua terkejut dengan rilis yang mengatakan ada 18 menteri yang akan di-reshuffle. Itu tidak benar, karena hari-hari ini kita konsentrasi luar biasa untuk menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian," kata Pratikno dalam siaran pers, Sabtu (22/8/2020).

Ia menyatakan, Presiden Jokowi telah mengarahkan jajarannya untuk memanfaatkan momentum krisis akibat pandemi Covid-19 demi lompatan kemajuan.

"Pak Presiden selalu perintahkan kepada menteri untuk fokus bekerja, fokus menyelesaikan krisis, dan fokus membajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan kemajuan di segala bidang," ujar Pratikno.

Ia mengingatkan, masyarakat membutuhkan kerja cepat dan terfokus pemerintah untuk menghasilkan solusi dan mengatasi pandemi yang tengah berlangsung di Indonesia.

Selain itu, kata Pratikno, para menteri juga akan terus bersinergi satu sama lain dalam menangani krisis.

"Krisis kesehatan segera selesai, krisis perekonomian segera selesai, dan justru kita sekali lagi melakukan lompatan kemajuan ke depan. Jadi tolong kita semuanya fokus untuk bekerja," kata Pratikno.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menyebut, Presiden Jokowi akan mengocok ulang susunan Kabinet Indonesia Maju.

"Dari info yang diperoleh IPW, sedikitnya ada 11 menteri Jokowi yang akan di-reshuffle dan paling banyak 18," ujar Neta dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Tribunnews.com.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/22/16500761/mensesneg-tepis-isu-jokowi-reshuffle-kabinet-besar-besaran

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke