Jokowi: Jangan Sampai Ada yang Merasa Paling Agamis dan Pancasilais

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, demokrasi yang diterapkan di Indonesia memberikan kebebasan bagi siapa pun.

Namun, kebebasan tersebut harus tetap menghargai hak-hak yang dimiliki oleh orang lain.

Jokowi pun mengingatkan, jangan ada pihak yang merasa paling benar sendiri, sehingga mereka yang berbeda pendapat dipersalahkan.

"Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri," kata Jokowi saat Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8/2020).

"Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar," tegas Jokowi.

Kepala Negara pun bersyukur bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan.

Sehingga, meski Indonesia kini tengah dihadapkan pada situasi sulit akibat pandemi Covid-19, hal itu dapat ditangani dengan baik.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memberikan apresiasi kepada sejumlah lembaga negara yang melakukan upaya luar biasa untuk mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi-strategi besar negara.

"MPR dengan cepat membuat payung program baru 'MPR Peduli Covid-19' serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita," ujar Jokowi.

Sedangkan DPR, lanjut dia, secara responsif menyetujui dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian.

Selain itu, ia mengatakan, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi UU untuk melandasi penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah.

"Agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19," kata Jokowi.

Respon cepat, imbuh Presiden, juga dilakukan DPD terhadap berbagai persoalan mendesak yang dihadapi oleh daerah, mulai dari pemberdayan ekonomi masyarakat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan sembilan RUU inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD.