Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia, Kendala Permodalan hingga Target Jadi Referensi Global

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu langkah pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang berperan untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Namun, dalam pelaksanaannya, sejumlah kendala masih membayang-bayangi ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, permodalan menjadi salah satu tantangan dan kendala dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

"Tantangan yang dihadapi sementara ini permodalan," ujar Ma'ruf dalam dialog virtual, Kamis (7/8/2020).

"Selama ini yang dihadapi perbankan masih hidup dengan dana mahal, yaitu dana yang sifatnya deposito, sedangkan dana tabungan masih belum besar," kata dia.

Oleh karena itu, Ma'ruf menilai, dalam ekonomi dan keuangan syariah ini, dana-dana murah atau yang berasal dari tabungan dan giro juga harus dikembangkan.

Selain masalah permodalan, kendala lainnya dalam ekonomi dan keuangan syariah juga terkait produk-produknya yang harus variatif dan market friendly.

"Jadi syariah harus banyak membuat produk-produk yang banyak disukai market," kata dia.

Selanjutnya adalah kendala tenaga yang mengelola keuangan syariah tersebut, termasuk infrastruktur, ekosistem dan teknologi informasinya.

Menurut Ma'ruf, bank yang mempunyai induk biasanya akan lebih baik karena dapat menggunakan fasilitas induknya.

"Tapi kalau tidak punya induk sehingga perlu teknologi dan tenaganya. Ini yang harus ada pelatihan-pelatihan intensif," kata dia.

Seharusnya, kata dia, pandemi Covid-19 yang saat ini tengah terjadi juga menjadi dorongan untuk bisa melengkapi apa yang kurang dalam sektor keuangan dan ekonomi syariah, termasuk teknologinya.

Merger bank syariah milik BUMN

Salah satu solusi agar ekonomi dan keuangan syariah dapat berkembang, pemerintah berencana menggabungkan bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ma'ruf mengatakan, penggabungan atau merger bank syariah BUMN tersebut, tengah dirancang.

Tujuannya, agar bank-bank BUMN tersebut menjadi bank syariah besar yang mengembangkan sayapnya di dunia perbankan dan keuangan syariah.

"Sekarang memang juga dirancang untuk bagaimana menggabungkan perbankan syariah yang BUMN untuk jadi bank besar supaya lebih bisa mengembangkan sayapnya, bisa melayani proyek-proyek besar, atau kegiatan ekonomi yang lebih besar," ujar Ma'ruf.

Dengan adanya merger bank syariah menjadi satu bank tersebut, kata dia, pemerintah berharap langkah ini cepat mendorong perekonomian di Tanah Air.

Dengan demikian, pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga bisa lebih cepat.

"Karena ini sudah menjadi gagasan dan untuk memperkuat. Kita juga kan tidak mempunyai bank syariah besar yang masuk 20 besar dunia," kata Ma'ruf.

Selain itu, kata dia, merger juga dilakukan agar tidak terlalu banyak bank syariah tetapi potensinya justru kecil.

Melalui merger, bank syariah BUMN diharapkan bank tersebut bisa berperan dalam berbagai kepentingan dalam dan luar negeri.

"Saya kira itu sudah dalam penyiapan adanya penggabungan (bank syariah). Ada tiga atau empat bank syariah yang BUMN itu," ujar Ma'ruf.

Indonesia jadi referensi dunia

Ma'ruf Amin juga berharap Indonesia dapat menjadi referensi negara-negara lain di dunia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin saat membuka acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2020.

Acara ketujuh ini bertema "Mutual Empowerment in Accelerating Sharia Economic Global Prosperity", secara daring, Jumat (7/8/2020).

"Saya sangat mendukung penyelenggaraan ISEF sebagai upaya mendorong ekonomi dan keuangan syariah agar menjadi arus utama kebijakan nasional dan internasional, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai referensi dunia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," ujar Ma'ruf dalam sambutannya.

Ia meyakini, melalui ISEF pemikiran ekonomi dan keuangan syariah yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional bisa terintegrasi dan terealisasi.

Tidak hanya pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga pertumbuhan ekonomi global. Terutama karena terdampak pandemi Covid-19.

"Dengan ISEF ini, kita dapat mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang selaras dengan prinsip syariah dan nilai- nilai lokal Indonesia," kata dia.

Ia pun berharap penyelenggaraan ISEF 2020 dapat menjadi momentum akselerasi semua pihak untuk memperluas kerja sama internasional.

Ini termasuk dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dan value chain (nilai rantai) dunia melalui penguatan outlet pasar global, terutama untuk produk-produk halal dunia.

Pegiat ekonomi syariah kembangkan usaha

Agar Indonesia dapat menjadi referensi dunia itupula, Ma'ruf pun meminta para pegiat ekonomi syariah di Tanah Air untuk terus mengembangkan usahanya.

Ma'ruf mengatakan, saat ini tuntutan untuk menciptakan produk-produk yang sesuai syariah semakin besar.

Hal tersebut juga dapat mendorong target Indonesia untuk menggencarkan industri halal melalui produk-produknya.

"Kepada semua pihak, terutama para pegiat ekonomi syariah supaya terus mengembangkan diri untuk mengembangkan usaha dan produknya karena memang tuntutan produk-produk sesuai syariah semakin besar," ujar Ma'ruf.

Selain produk, kata dia, beberapa sektor lain seperti jasa dan wisata syariah dengan label halal tengah banyak diminati berbagai negara lain.

Tak hanya di negara yang mayoritas muslim, tetapi juga negara yang minoritas muslim.

Contohnya beberapa negara yang menggalakkan wisata halal adalah Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan.

Bahkan, kata dia, Korea Selatan meminta sertifikasi halal kepada Indonesia untuk produk kosmetik yang mereka produksi.

"Oleh karena itu, prospek ekonomi dan keuangan syariah begitu besar sehingga para pegiat itu harus memiliki semangat (mengembangkan)," kata dia.

Ekonomi keuangan syariah dan teknologi digital

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia salah satunya dari sisi teknologi digital.

Hal tersebut dikarenakan aktivitas ekonomi saat ini mengalami perubahan, salah satunya karena dampak pandemi Covid-19.

Perubahan yang dimaksud, misalnya, adalah kebiasaan berbelanja kebutuhan pokok masyarakat, terutama di perkotaan yang memanfaatkan teknologi daring melalui internet.

"Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga harus disertai dengan pengembangan teknologi digital untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan syariah," ujar Ma'ruf.

Ia mengatakan, berbagai kegiatan ekonomi saat ini dilakukan secara daring dan memanfaatkan teknologi internet.

Oleh karena itu, kata Wapres, apabila ingin bertahan dan berkelanjutan saat pandemi harus mengikuti perubahan mendasar.

Terutama bagi pelaku ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, sehingga pemanfaatan teknologi digital itu pun menjadi hal yang harus dikembangkan.

"Pelaku ekonomi syariah harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut, sehingga pemanfaatan teknologi digital dan transaksi online menjadi mutlak diperlukan," kata dia.

Ia mengatakan, adaptasi merupakan kunci untuk terus dapat bertahan dalam hal apapun. Dengan demikian, ia pun meminta seluruh pelaku ekonomi dan keuangan syariah beradaptasi dengan berbagai perubahan, termasuk dalam hal teknologi digital.

Indonesia jadi rujukan global sertifikasi produk halal

Di samping menargetkan Indonesia menjadi referensi dunia dalam ekonomi dan keuangan syariah, rupanya selama ini juga Indonesia menjadi rujukan global dalam hal sertifikasi produk halal.

Menurut Ma'ruf, standar sertifikat halal Indonesia digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia.

"Kalau untuk sertifikasi halal, Indonesia itu menjadi rujukan dunia atau global karena standar halal Indonesia dipakai di seluruh dunia," ujar Ma'ruf.

Ia menuturkan, lebih dari 50 lembaga sertifikat halal dunia, menggunakan standar halal Indonesia untuk produk-produk yang beredar di negara mereka.

Negara-negara tersebut, kata Ma'ruf, meminta endorsement atau persetujuan dari Indonesia untuk produk-produk halal mereka.

"Selama ini dilakukan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), di-endorse menggunakan standar kita," kata Ma'ruf.

Kendati Indonesia sudah menjadi rujukan dalam sertifikasi produk-produk halal dari berbagai negara, namun produk industri halal masih menjadi kekurangan.

Ma'ruf mengakui bahwa produk halal dari Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain.

"Ini yang akan kita mulai untuk mengembangkannya dengan membuka kawasan industri halal di berbagai kawasan ekonomi khusus (KEK), maupun kawasan industri halal tersendiri," kata dia.