Menpan RB Minta ASN Diprioritaskan Ikut Rapid Test Secara Berkala

Menurut Tjahjo, hal ini sebagai upaya menjaga ASN dari potensi terpapar Covid-19.

"Kemenpan RB dalam waktu dekat akan mengirimkan surat imbauan kepada pimpinan kementerian, lembaga dan kepala daerah agar memberikan perhatian dan prioritas rapid test khususnya kepada ASN," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (7/8/2020) sore.

"Ini sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan prima ASN yang sehat, terbebas dari Covid-19," lanjutnya.

Sebab, kata Tjahjo, tugas utama ASN adalah prima melayani masyarakat. Sehingga, kesehatan ASN selama bertugas penting untuk dijaga.

"Kemenpan RB mengharapkan kepada pimpinan kementerian, lembaga dan pemda agar seluruh ASN wajib melakukan rapid test secara berkala dan (terutama) yang mendapat tugas ke luar daerah," tegas Tjahjo.

Sebelumnya, Tjahjo menjelaskan penyebab tingginya penularan Covid-19 di perkantoran.

Menurut Tjahjo, pengawasan penerapan protokol kesehatan di perkantoran pemerintah masih kurang.

"Sebagaimana terinfo, klaster perkantoran tertinggi berasal dari ASN. Pada dasarnya di SE Menpan RB Nomor 58 sudah meminta penerapan protokol kesehatan, " ujar Tjahjo ketika dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (28/7/2020).

"Hanya saja, pengawasan atas penerapannya (protokol kesehatan) yang kurang," lanjutnya menegaskan.

Termasuk di antaranya, lanjut Tjahjo, penyesuaian fasilitas untuk sirkulasi udara, kewajiban memakain masker dan jaga jarak yang sulit diterapkan dengan baik.

Oleh karenanya, pengawasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menurutnya harus ditingkatkan.

"Harus ditingkatkan pengawasannya. Untuk ASN juga harus disiplin menggunakan masker dan menjaga jarak. Jadikan bagian dari disiplin pegawai," tegas Tjahjo.

"Atau jika ditemukan ada pegawai yang positif tertular Covid-19, maka kantor harus WFH untuk sementara," lanjutnya.

Lebih lanjut Tjahjo mengingatkan kembali tiga imbauan pemerintah untuk tetap aman saat bekerja di kantor.

Pertama, kantor disarankan tidak menggelar rapat fisik. Kedua, apabila terpaksa menggelar rapat fisik, maksimal dilakukan 30 menit saja.

"Jadi yang dibahas yang penting dan untuk keperluan pengambilan keputusan," kata Tjahjo.

Ketiga, rapat fisik tidak menyediakan jamuan (snack dan makan).