Pimpinan Komisi VIII: Sistem DTKS Akan Baik jika Pemda Rutin Perbarui Data

Menurut Ace, salah satu persoalan pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu karena banyak pemerintah daerah yang tidak rutin memperbarui data kemiskinan di daerah masing-masing.

"Kalau pemerintah daerah pro aktif untuk melalukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial, maka data penerima sistem jaringan pengaman sosial akan semakin baik," kata Ace dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020).

Ia mengatakan, sebetulnya Kemensos sudah memiliki model pendataan yang baik, yaitu dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Model SIKS NG ini yang menjadi sumber data utama bagi DTKS untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Namun, lanjut Ace, kelemahan SIKS-NG ini memang sangat tergantung pada input yang dilakukan pemerintah daerah. Jika pemda tidak memperbarui data, maka DTKS tidak berubah.

"Jika pemerintah daerahnya selalu melakukan pemutakhiran, maka DTKS akan selalu mengalami update," ujarnya.

"Namun sebaliknya, jika pemerintah daerah tidak melalukan pemutakhiran, maka hampir pasti datanya akan itu-itu saja. Tidak tepat sasaran. Bahkan orang yang sudah meninggal pun masih masuk dalam DTKS," lanjut Ace.

Karena itu, Ace berharap sinergi Kemensos dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pengembangan SIKS NG terus diperbaiki, sehingga penyaluran bansos tepat sasaran.

Jika sistem DTKS baik, maka semua bansos bisa saja dilakukan secara digital dengan bantuan tunai yang ditransfer melalui perbankan.

"Dengan sistem jaring pengaman sosial yang termutakhirkan melalui koordinasi Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang baik, akan memperlancar sistem DTKS. Semua bantuan sosial bisa dilakukan secara digital dengan bantuan yang sifatnya cash tranfer melalui perbankan," tutur Ace.

Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, juga sepakat dengan Ace. Menurut Yandri, perihal DTKS ini juga diakui pemerintah mengalami kendala di lapangan.

Salah satunya, karena ada sejumlah pemerintah daerah tidak rutin memperbarui data kemiskinan.

"Semua intinya itu kalau disimpulkan, kita akui memang data atau evaluasi penyaluran selama ini memang masih mengalami kendala dan masalah di lapangan," katanya.

Oleh karena itu, Komisi VIII telah sekaligus meminta pemerintah memberikan hukuman bagi daerah-daerah yang tidak memperbarui DTKS.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diminta untuk mengoreksi pengajuan RAPBD jika tidak ada penganggaran verifikasi dan validasi data kemiskinan.

Kemudian, Menteri Keuangan (Menkeu) dapat memberikan disinsetif fiskal atau sanksi lainnya jika pemda tidak mau menganggarkan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan.

"Intinya dengan wewenang pemerintah pusat yang terkait atau tidak terkait langsung dengan validasi data ini, bisa dijadikan daya tekan kepada kabupaten/kota agar sungguh-sungguh melakukan verifikasi dan validasi data," ujar Yandri.

"Karena bagaimana mungkin pemerintah pusat melakukan kebijakan jika datanya salah," lanjut dia.