Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Kata dia, persidangan itu nantinya dilaksanakan secara tertutup.

"Jadi kemungkinan bulan delapan, Agustus nanti kita melakukan sidang etik," kata Tumpak dalam konferensi persnya, Selasa (4/8/2020).

Tumpak mengatakan, sidang etik itu tidak akan dilaksanakan setiap minggu, tetapi dijadikan satu hari bersama-sama seluruh perkara lain yang telah siap disidangkan.

"Kita kumpulkan beberapa laporan, hasil klarifikasi sudah selesai pemeriksaan pendahuluan," ujar dia. 

"Dari situ Dewas berpendapat ini harus disidangkan, maka kita kelompokkan beberapa kasus dan kita sidangkan secara maraton," kata dia.

Setelah persidangan Agustus ini, kata Tumpak, persidangan akan dilaksanakan lagi sekitar Desember 2020.

Namun, ia berharap tidak ada lagi pelanggaran etik sehingga tidak perlu melakukan sidang Desember mendatang.

"Mungkin nanti berikutnya bulan Desember setelah kita selesai semua. tapi mudah-mudahan tidak," ucap dia.

Adapun perkara dugaan pelanggaran etik yang masih menunggu hasil keputusan Dewas adalah kasus penggunaan helikopter swasta oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Kasus tersebut saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan oleh Dewas KPK dan akan segera diputuskan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman melaporkan Firli ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan bergaya hidup mewah, karena Firli menggunakan helikopter milik perusahaan swasta dalam perjalanan pribadi Firli dari Palembang ke Baturaja.

"MAKI telah menyampaikan melalui e-mail kepada Dewan Pengawas KPK berisi aduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Firli Ketua KPK atas penggunaan helikopter mewah untuk perjalanan dari Palembang ke Baturaja pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020," kata Boyamin, Rabu.

Dalam foto yang dilampirkan Boyamin, tampak Firli menumpangi helikopter berkode PK-JTO yang disebut Boyamin sebagai helikopter mewah.

"Helikopter yang digunakan adalah jenis mewah (helimusin) karena pernah digunakan Tung Desem Waringin yang disebut sebagai Helimousine President Air," kata Boyamin.

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris mengatakan Firli telah dimintai klarifikasi atas laporan tersebut.

Namun, Syamsuddin belum mengungkap hasil klarifikasi tersebut serta ada atau tidaknya pelanggaran kode etik sebagaimana yang dilaporkan.