Salin Artikel

Kembangkan Pasar EBT, Ditjen EBTKE Godok Rancangan Perpres EBT

KOMPAS.com – Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) FX Sutijastoto mengatakan, pihaknya tengah menggodok atau membahas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait energi baru terbarukan (EBT).

Pria yang akrab disapa Toto ini mengatakan, urgensi dari Perpres ini salah satunya guna mengembangkan pasar EBT di Indonesia yang terbilang masih kecil, sehingga belum masuk ke skala keekonomiannya.

Dia mengatakan itu dalam jumpa pers “Update Kinerja Subsektor EBTKE” yang dilakukan secara secara virtual, Selasa (28/7/2020).

Toto mencontohkan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia baru sebatas pabrikan solar panel. Itu pun masih dalam kapasitasi kecil antara 40 Megawatt (MW) hingga 100 (MW).

“Kemudian, pabrikan-pabrikan solar panel ini bahan bakunya masih impor. Sudah impornya ketengan, pengolahannya kecil-kecil, akibatnya ya harganya masih cukup tinggi,” jelasnya.

Toto juga membandingkan, pabrikan-pabrikan di China, misalnya, sudah memiliki kapasitas antara 500 MW, bahkan hingga 1.000 MW.

“Inilah yang membuat kita mengembangkan market ini sehingga dengan Perpres ini market bisa lebih berkembang,” tuturnya.

Selain itu, Toto menjelaskan, pengembangan EBT pun dapat menciptakan nilai-nilai ekonomi baru, seperti energi bersih, menciptakan investasi nasional dan daerah-daerah.

“Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di daerah-daerah ini kan bagian dari menimbulkan investasi juga,” ujarnya.

Dia menilai, Perpres ini dapat pula mengembangkan dan memunculkan pengusaha EBT dan industri-industri EBT baru di dalam negeri.

Tak cuma itu, nilai ekonomi baru ini dapat meningkatkan ketahanan energi dan ekonomi nasional atau bahkan keluar dari jebakan defisit neraca perdagangan.

“Terutama apa, banyak sumber-sumber dari EBT itu ada di dalam negeri,” ungkapnya.

Dia turut menjelaskan, potensi EBT di Indonesia cukup besar, yaitu 442 Gigawatt (GW). Namun, saat ini yang baru terimplementasi hanya sebesar 10,4 GW (2,4 persen).

Selain itu, realisasi capaian bauran EBT baru 9,15 persen dari target Kebijakan Energi Nasional 23 persen pada 2025.

“Jadi, pekerjaan rumah kami itu bagaimana mencapai 23 persen untuk tahun 2025. Inilah terjadi gap yang cukup tinggi,” ungkapnya.

Keuntungan harga EBT yang terjangkau

Lebih lanjut, Toto menjelaskan, rancangan Perpres ini dapat memengaruhi harga EBT sehingga memiliki keuntungan yang positif.

Keuntungan tersebut, seperti energi bersih, listrik terjangkau, tumbuhnya industri dan ekonomi karena listrik yang terjangkau, hingga keamanan energi karena harga EBT perekonomian yang wajar.

“Nah cost-nya bagi pemerintah adalah menyiapkan insentif fiskal dan perpajakan,” terangnya.

Walau begitu, Toto menyebut, harga tersebut dapat terhambat dengan perizinan, masalah lahan, dan lainnya sehingga harga EBT meninggi meski secara teknologi sudah kompetitif.

Oleh karena itu, dukungan kementerian dan lembaga sangat penting sehingga ada langkah-langkah mendukung EBT dapat disinkronkan, salah satunya melalui Perpres ini.

Untuk itu, Toto pun berharap agar akhir tahun ini rancangan Perpres ini dapat terbit.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/28/15372091/kembangkan-pasar-ebt-ditjen-ebtke-godok-rancangan-perpres-ebt

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke