Surat Jalan Djoko Tjandra Antarkan Brigjen Prasetijo ke Status Tersangka...

Status tersangka telah resmi disandang mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri tersebut terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus perbantuan pelarian Djoko Tandra.

Selain surat jalan, jenderal berbintang satu itu diketahui terlibat dalam penerbitan surat kesehatan untuk Djoko Tjandra.

Prasetijo ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa 20 orang saksi dan melakukan gelar perkara pada Senin (27/7/2020).

Dugaan Surat Palsu hingga Penghilangan Barang Bukti

Kabareskrim Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Prasetijo diduga telah membuat dan menggunakan surat palsu.

Dugaan tersebut dikuatkan dengan barang bukti berupa surat jalan nomor 77 tanggal 3 Juni 2020, surat keterangan pemeriksaan Covid-19 nomor 990, surat jalan nomor 82 tertanggal 18 Juni 2020.

Kemudian, surat keterangan pemeriksaan Covid-19 nomor 1.561 dan surat rekomendasi kesehatan nomor 2.214 yang dibuat di Pusdokkes Polri.

"Terkait konstruksi pasal tersebut, maka tersangka BJP PU (Prasetijo) telah menyuruh membuat dan menggunakan surat palsu tersebut, di mana saudara AK (kuasa hukum Djoko Tjandra) dan JST (Djoko Tjandra) berperan menggunakan surat palsu tersebut," kata Listyo di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin.

Karena terlibat dalam pembuatan surat-surat tersebut, Prasetijo diduga telah membiarkan atau menolong terpidana Djoko Tjandra kabur.

Prasetijo diduga tidak menjalankan tugasnya selaku anggota Polri, yang seharusnya bertindak sebagai penegak hukum.

Penyidik juga menduga Prasetijo menghalangi penyidikan dengan menghilangkan sebagian barang bukti.

"Tersangka BJP PU sebagai pejabat Polri menyuruh Kompol Joni Andriyanto untuk membakar surat yang telah digunakan dalam perjalanan oleh AK dan JST, termasuk tentunya oleh yang bersangkutan," ujarnya.

Pasal Berlapis

Atas dugaan tersebut, Prasetijo dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 ayat 1 dan 2 KUHP.

Pasal 263 KUHP menyebutkan ketentuan soal pemalsuan surat atau dokumen.

Kemudian, Pasal 426 KUHP terkait pejabat yang dengan sengaja membiarkan atau melepaskan atau memberi pertolongan orang yang melakukan kejahatan.

Sementara, Pasal 221 KUHP terkait menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan.

Prasetijo pun terancam hukuman penjara di atas lima tahun.

"Dengan ancaman maksimal enam tahun (penjara)," ungkap Listyo.

Nantinya, status Prasetijo sebagai anggota kepolisian akan ditentukan melalui sidang etik.

Sidang tersebut akan digelar setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Terkait dengan proses kode etik, saat ini masih berproses, nanti kita tunggu saja karena itu harus melalui mekanisme sidang gelar kode etik di Propam," ucap Listyo.

Aliran Dana

Tak berhenti di Prasetijo, penyidikan kasus ini terus berjalan.

Saat ini, Bareskrim pun sedang menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dengan mengusut aliran dana kepada pihak yang diduga terkait proses keluar-masuk Djoko Tjandra di Indonesia.

Menurut Listyo, pihaknya sudah membuka penyelidikan untuk melacak aliran dana terhadap pihak yang diduga terkait.

Namun, ia masih belum mengungkapkan siapa saja pihak yang diduga terkait tersebut.

Untuk menelusuri aliran dana tersebut, Bareskrim tak menutup kemungkinan bekerja sama dengan instansi lain.

"Tidak menutup kemungkinan kita akan bekerja sama dengan KPK dalam rangka mengusut aliran dana dan tentunya upaya kita dalam menerapkan UU Tipikor," ucap Listyo.

Oleh karena penyidikan masih berjalan, jenderal berbintang tiga tersebut pun mengungkapkan adanya kemungkinan tersangka baru dalam kasus ini.

"Tentunya akan ada tersangka-tersangka baru dalam hal ini. Nanti akan kita rilis di hari berikutnya," tutur Listyo.