Pilkada 2020, Antara Dinasti dan Kontestasi

"SAYA kan ikut kontestasi. Bisa menang, bisa kalah. Tidak diwajibkan memilih saya. Bisa dipilih, bisa tidak."

Kalimat itu disampaikan Gibran Rakabuming Raka dalam konferensi pers yang digelar PDI-P secara daring, Jumat (24/7/2020). Bakal calon Wali Kota Solo ini merespons isu dinasti politik terhadap dirinya setelah resmi mengantongi rekomendasi PDI-P maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengatakan, keikutsertaanya di Pilkada Solo merupakan sebuah kontestasi.

Gibran maju sebagai bakal calon Wali Kota Solo yang diusung PDI-P. Gibran maju dalam Pilkada 2020 bersama Teguh Prakosa.

Keputusan mengusung Gibran-Teguh di Pilkada Kota Solo diumumkan oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dalam Pengumuman Tahapan II 45 Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada Serentak pada Jumat (17/7/2020).

Tak sendiri

Gibran tak sendiri. Selain dia setidaknya ada sekitar 9 keluarga pejabat dan elite politik yang akan berlaga dalam Pilkada 2020. Sebut saja Bobby Nasution.

Menantu Jokowi ini akan mengadu peruntungan di Pilkada Medan, Sumatera Utara. Suami Kahiyang Ayu ini maju sebagai bakal calon Wali Kota Medan.

Kemudian ada nama Siti Nur Azizah. Meski tak memiliki rekam jejak di dunia politik, putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini akan berlaga dalam Pilkada di Tangerang Selatan.

Tak mau ketinggalan, Hanindhito Himawan Pramono juga akan maju dalam Pilkada tahun ini. Anak Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung ini akan maju pada Pilkada Kediri 2020.

Berikutnya ada Ipuk Fiestandani. Istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas ini akan maju dalam Pilkada Banyuwangi.

Pilkada Tangerang Selatan juga akan diramaikan dengan munculnya Rahayu Saraswati. Keponakan Prabowo Subianto ini akan mendampingi Muhammad yang saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Tangsel.

Kemudian ada nama Doly Sinomba Siregar. Paman Bobby Nasution ini akan mengikuti Pilkada Tapanuli Selatan.

Adik bungsu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Irman Yasin Limpo, juga ikut meramaikan kontestasi politik di Sulawesi Selatan. Pria yang akrab disapa None itu menyatakan diri maju sebagai calon Wali Kota Makassar.

Selain Siti dan Saras, Pilkada Tangsel juga diramaikan dengan masuknya dinasti mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Ada putra pertama Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah --adik Ratu Atut--, Pilar Saga Ichsan, yang dikabarkan bakal maju sebagai bakal calon Wali Kota Tangsel.

Kemudian ada adik Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, Aldrin Ramadian, yang juga dikabarkan tertarik ikut kontestasi.

Aji mumpung

Sejumlah kalangan menilai, maraknya keluarga pejabat yang akan maju pada Pilkada 2020 sebagai ‘aji mumpung’. Pasalnya, sebagian besar dari mereka sebelumnya tak pernah aktif di partai politik.

Sebut saja Gibran. Anak Jokowi ini sebelumnya lebih banyak dikenal sebagai pengusaha. Bahkan ia pernah mengaku tak tertarik dengan dunia politik.

Siti Nur Azizah juga sama. Meski saat ini ia menjabat Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, puteri Wapres Maruf Amin ini tak memiliki rekam jejak di dunia politik.

Ia memutuskan mundur dari ASN Kementerian Agama dan terjun ke gelanggang politik setelah berniat maju Pilkada. Juga setelah jabatan Wapres disandang ayahnya.

Setali tiga uang. Hanindhito Himawan Pramono juga tak memiliki rekam jejak di dunia politik. Nama anak Pramono Anung ini baru terdengar setelah ia ikut penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati yang digelar PDIP.

Hal yang sama juga terjadi pada Ipuk Fiestandani. Istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas ini sebelumnya juga tak aktif di panggung politik.

Rawan penyimpangan

Majunya sejumlah keluarga pejabat dalam Pilkada 2020 rawan penyimpangan dan rentan konflik kepentingan. Apalagi, sebagian besar dari mereka tak memiliki rekam jejak di pangggung politik sehingga berpotensi memanfaatkan pengaruh dan kekuasaan ayah, paman, suami dan kerabatnya untuk memenangkan Pilkada.

Di sisi lain, bukan tak mungkin para pejabat dan elite politik yang keluarganya ikut Pilkada akan ‘turun gunung’ dan menggunakan semua resource yang dimiliki demi menenangkan keluarga dan kerabatnya yang ikut Pilkada.

Dalam kasus Gibran, konflik kepentingan sudah mulai terlihat dari pengakuan Achmad Purnomo, pesaing Gibran dalam berebut tiket untuk diusung PDI-P. Purnomo mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Di Istana, Purnomo mengatakan bahwa dirinya diberitahu oleh Jokowi jika pasangan calon yang diusung DPP PDI-P maju di Pilwakot Solo 2020 itu bukan dia, melainkan Gibran-Teguh. Sehari kemudian atau pada hari ini, PDI-P pun mengumumkan secara resmi dukungan kepada Gibran-Teguh.

Jokowi dianggap telah menyalahgunakan fasilitas negara karena membicarakan ‘kepentingan keluarga’ di Istana. Ke depan, bukan tidak mungkin konflik kepentingan akan terjadi hingga Pilkada digelar.

Hal yang sama juga bisa terjadi pada kandidat lain yang memiliki keluarga atau kerabat penguasa.

Sistem pilkada langsung memang memungkinkan publik untuk bebas memilih. Namun, pilihan publik tersebut tidak bisa dilepaskan dari pilihan partai politik.

Pasalnya, partai politik masih menjadi pintu masuk utama bagi orang yang akan maju Pilkada. Pasangan yang ikut Pilkada melalui jalur independen (nonparpol) hingga saat ini masih bisa dihitung dengan jari.

Dalam kasus Pilkada Solo, usai PDIP resmi mengusung Gibran dan Teguh hingga saat ini belum ada pasangan lain yang berani menantang. Hampir semua partai politik kecuali PKS merapat ke pasangan Gibran dan Teguh.

Hal ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari status dan posisi Jokowi sebagai orang nomor satu di negeri ini.

Sejauh ini juga belum ada calon independen yang menyatakan akan maju di Pilkada Solo. Artinya, pasangan Gibran-Teguh berpotensi melawan Kotak Kosong.

Jadi, apakah akan terjadi kontestasi yang fair dan setara seperti idealnya sebuah demokrasi? Atau ini hanya upaya membangun dinasti dengan bungkus demokrasi?

Mengapa banyak keluarga pejabat yang ikut Pilkada? Benarkah banyaknya keluarga pejabat yang ikut Pilkada karena aji mumpung?

Apa dampak dari maraknya keluarga pejabat ikut Pilkada ini? Apakah hal tersebut tidak akan rawan penyimpangan dan konflik kepentingan?

Ikuti pembahasannya dalam talkshow Dua Arah, Senin (27/7/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 22.00 WIB.