Salin Artikel

Ketimbang Sinovac, Anggota DPR Ingin Pemerintah Fokus Produksi Vaksin Covid-19 Dalam Negeri

Pasalnya, menurut Saleh, pemerintah sebelumnya sudah menyampaikan bahwa produksi vaksin Covid-19 dalam negeri bakal selesai Januari 2021.

Dibandingkan dengan vaksin buatan Sinovac yang baru diuji coba Agustus mendatang, diperkirakan rilis vaksin Indonesia dan Sinovac jatuh pada waktu yang hampir bersamaan.

"Saya sebetulnya lebih concern bagaimana supaya produk vaksin Indonesia yang katanya sedang diproduksi dan diujicobakan oleh banyak lembaga itu yang diutamakan," kata Saleh dalam sebuah diskusi online yang digelar Minggu (26/7/2020).

"Kenapa harus ambil dari sana (China) kan kita juga nanti tinggal lima bulan ke depan itu sudah mau jadi (vaksin asal Indonesia), kan bulan Januari mau dirilis," tuturnya.

Saleh mengatakan, kabar perihal vaksin Covid-19 yang tengah dikembangkan di Indonesia dan bakal rilis Januari 2021 itu sempat disampaikan Menteri Riset dan Teknologi serta Menteri Kesehatan dalam rapat bersama Komisi IX DPR beberapa waktu lalu.

Oleh karenanya, hal itu perlu didorong agar Indonesia tak tertinggal dengan negara-negara tetangga perihal vaksin Covid-19.

"Jangan sampai misalnya karena aspek ini justru kita malah ketinggalan dari negara-negara lain dari bidang ini sementara kita sendiri sudah melakukan penelitian," ucap Saleh.

Saleh pun khawatir, uji klinis vaksin Sinovac hanya dijadikan bisnis antara pemerintah Indonesia dengan China.

Sebab, uji klinis vaksin ini dilakukan dengan pendekatan business to business (B2B), bukan government to government (G2G).


Dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak, kata dia, uji klinis vaksin Covid-19 bisa menjadi bisnis besar.

"Persoalannya ini apakah business to business ini yang tadi concern saya itu adalah didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan atau tidak," kata Saleh.

"Karena ini kan Covid ini kan musuh bersama musuh kemanusiaan itu yang harus ditekankan bukan uangnya, ini bukan persoalan uang," ujar politisi PAN ini.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan segera menggelar uji klinis tahap 3 vaksin Covid-19 asal China, yang dikembangkan Sinovac.

Saat ini Pemerintah Indonesia telah menerima 2.400 vaksin. Uji coba dilalukan pemerintah yang bekerja sama dengan PT Bio Farma.

"Rencana kita awal Agustus kalau lancar itu sudah bisa dilakukan uji klinis tahap 3," kata Corporate Secretary PT Bio Farma Bambang Heriyanto dalam diskusi yang digelar secara virtual, Minggu (26/7/2020).

Bambang mengatakan, vaksin tersebut tidak langsung digunakan setibanya di Indonesia karena harus dikarantina lebih dulu.

Menurut dia, sebanyak 2.400 vaksin tersebut bakal diperuntukkan bagi 1.620 sukarelawan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/26/15323241/ketimbang-sinovac-anggota-dpr-ingin-pemerintah-fokus-produksi-vaksin-covid

Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke