Salin Artikel

PDI-P Usung Putra Jokowi di Pilkada Solo, Pengamat: Rawan Konflik Kepentingan

Sebab, Gibran merupakan putra sulung dari Joko Widodo, kader PDI-P yang saat ini juga tengah menjabat sebagai Presiden RI.

"Ini yang kita khawatirkan dari awal ketika anak pejabat/presiden ikut dalam kontestasi elektoral. Sangat rawan konflik kepentingan," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (17/7/2020).

Pangi menyebut, bentuk konflik kepentingan ini bahkan sudah mulai terlihat dari pengakuan Achmad Purnomo, pesaing Gibran dalam berebut tiket untuk diusung PDI-P.

Purnomo mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara Jakarta, Kamis (16/7/2020) kemarin.

Di Istana, Purnomo mengatakan bahwa dirinya diberitahu oleh Jokowi jika pasangan calon yang diusung DPP PDI-P maju di Pilwakot Solo 2020 itu bukan dirinya, melainkan Gibran-Teguh.

Sehari kemudian atau pada hari ini, PDI-P pun mengumumkan secara resmi dukungan kepada Gibran-Teguh.

"Ini jelas menyalahgunakan fasilitas negara. Beliau harus bedakan mana kepentingan negara mana kepentingan keluarga," kata Pangi.

Direktur Eksekutif Voxpol Center ini menilai, ke depan, bukan tidak mungkin konflik kepentingan akan terus terjadi.

"Walaupun nanti dalam pertarungan kontestasi tak ada perintah secara langsung untuk membantu pemenangan putra mahkota, namun sulit sekali untuk menghindar, terjadi penyalahgunaan kekuasaan secara tidak disadari, belum yang ngambil muka ke presiden karena membantu mendesain pemenangan anak beliau," kata dia.

Menurut Pangi, semestinya Gibran maupun seluruh anggota keluarga Jokowi menunggu untuk terjun ke politik praktis hingga Jokowi tak lagi menjabat sebagai Kepala Negara.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/17/15310571/pdi-p-usung-putra-jokowi-di-pilkada-solo-pengamat-rawan-konflik-kepentingan

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke