Salin Artikel

Wapres Minta Ulama Tak Anggap Sepele Dampak Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta ulama tidak menganggap dampak akibat pandemi Covid-19 sebagai masalah yang ringan dan sepele. Hal ini disampaikan Ma'ruf saat bersilaturahim dengan pimpinan organisasi masyarakat Islam di Istana Wakil Presiden, Jumat (18/7/2020).

"Ini memang bahaya. Jadi saya bilang, jangan sampai ada di antara kita, ulama, yang menganggap ini masalah ringan. Jangan menyepelekan masalah, ini masalah berat," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, saat ini pemerintah telah melakukan refocusing beberapa program dalam menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang timbul.

Ia menuturkan mengatakan, saat ini ada banyak masyarakat miskin baru akibat pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, pemerintah melakukan realokasi anggaran dan menggelontorkan dana hingga Rp 120 triliun untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin.

Sementara untuk penanganan kesehatan seperti tes secara masif, tracing (penelusuran), isolasi, dan sebagainya, pemerintah mengeluarkan Rp 85 triliun.

"Untuk meannggulangi dampak ekonominya, itu sisanya. Seluruhnya itu (penanganan Covid-19) Rp 695 triliun. Itu (anggaran) ke situ (penanganan Covid-19) semua," kata dia.

Pada awal kemunculan Covid-19, kata Ma'ruf, pemerintah hanya mengarahkan pada penanganan kasus Covid-19 saja.

Namun dengan semakin banyaknya kasus yang merembet ke masalah ekonomi, pemerintah pun melakukan perubahan untuk menanggulangi dampak tersebut.

"Pemerintah jadi dua dharar (bahaya yang dihadapi), Covid-19 dan ekonomi. Ini masalah yang dihadapi. Jadi bagaimana menjaga, mengawal umat bangsa ini dari dua bahaya ini. Jangan sampai ada ulama menyepelekan ini," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/17/14391721/wapres-minta-ulama-tak-anggap-sepele-dampak-pandemi-covid-19

Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke