Salin Artikel

KSP Sebut 4 Bidang Ini Harus Dipastikan Berpihak pada Difabel Saat New Normal

Hal yang perlu diperhatikan, kata dia, adalah terkait bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial ekonomi.

"Ini menjadi penting. untuk dipastikan di era new normal ini tetap berpihak, tetap mendukung, tetap ada kebijakan afirmatif atau keberpihakan pada teman-teman difabel ini," kata Sunarman dalam acara diskusi online bertajuk 'Pemenuhan Hak Lansia dan Penyandang Disabilitas di Era New Normal, Selasa (7/7/2020).

Sunarman mengatakan, semua pihak harus bersinergi dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan memenuhi hak-hak difabel.

Mulai dari memastikan protokol kesehatan yang inklusif, memastikan pendidikan inklusi di era new normal.

Kemudian memastikan bantuan dan perlindungan sosial bagi difabel yang tepat sasaran dan tepat manfaat.

Lalu memastikan ada dukungan keterampilan baru bagi difabel agar tetap mampu berkreasi sesuai peluang dan tantangan bisnis di era new normal.

Serta memastikan kuota minimal dua persen untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN atau BUMD.

"Dan (kuota) satu persen untuk swasta tetap terpenuhi," ujar dia.

Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Jawa Timur Pinky Saptandari mengatakan, pemerintah diharapkan tidak melupakan masyarakat penyandang disabilitas di dalam upaya penanganan Covid-19.

Pasalnya, dengan keterbatasan yang dimiliki, mereka termasuk kelompok masyarakat yang paling terdampak baik dari aspek kesehatan maupun perekonomian di tengah pandemi ini.

"Kalau bicara dampak Covid-19 ini, sering kali orang melupakan bahwa ada yang paling terdampak dibandingkan kita. Kita semua susah, betul. Karyawan susah, pengusaha susah, tapi ada yang paling susah dari pada kita yaitu teman-teman disabilitas," kata Pinky dalam diskusi virtual, Minggu (17/5/2020).

Sebagai contoh, para penyandang tuna netra yang memiliki pekerjaan utama sebagai pemijat. Sudah dua bulan terakhir, sebut dia, mereka berhenti bekerja karena adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Demikian halnya dengan masyarakat difabel yang bekerja di industri perbengkelan.

PSBB yang diterapkan pemerintah menyebabkan masyarakat pada umumnya menahan diri untuk tidak pergi kemana-mana termasuk memperbaiki kendaraan mereka.

"Info dari teman yang kerja bengkel yang biasa membantu teman-teman yang menggunakan kendaraan roda tiga itu, kondisinya sudah harus sampai meloakan barang-barang," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/07/12444831/ksp-sebut-4-bidang-ini-harus-dipastikan-berpihak-pada-difabel-saat-new

Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke