Salin Artikel

Roy Suryo Dorong KPU Terbitkan Aturan Kampanye Virtual di Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar teknologi informasi Roy Sury mendorong KPU RI merancang aturan kampanye virtual dalam Pilkada serentak 2020.

Roy menyebut, teknologi harus dimanfaatkan di segala sektor, terutama di masa wabah virus corona (Covid-19) saat ini.

"Kalau boleh saya sarankan, mungkin kita akan kolaborasi memanfatkan teknologi informasi. Karena namanya sosialisasi dan kampanye itu mau dilarang, bagaimana pun kalau dibuka itu akan menimbulkan peluang sangat besar pelanggaran," ujar Roy dalam acara di Graha BNPB, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Roy menyebut teknologi informasi merupakan sebuah keniscayaan dan harus dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama.

"Hubungannya dengan teknologi informasi ini suatu keniscayaannya, juga disadari atau tidak kita dipaksa menggunakan teknologi informasi," ujar Roy.

Aturan kampanye virtual itu dinilai penting. Sebab, sebentar lagi tahapan Pilkada serentak 2020 akan segera dimulai.

Apalagi, setiap pasangan calon peserta pesta demokrasi itu tentunya sudah mempunyai tim sukses yang siap untuk melaksanakan kampanye.

Sementara, soal proses pemungutan suara, Roy berpendapat, belum dapat dilaksanakan secara online. Ia menyebut, masyarakat Indonesia kebanyakan belum siap mengikuti pencoblosan melalui online.

"Jadi mungkin masih bisa dilaksanakan secara manual. Artinya secara normal basa. Tapi dengan protokol (kesehatan) ketat. Saya percaya pas pencoblosan dengan protokol yang ketat itu bisa," ujar Roy.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan pilkada lanjutan setelah penundaan telah dimulai, Senin (15/6/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/06/16160101/roy-suryo-dorong-kpu-terbitkan-aturan-kampanye-virtual-di-pilkada-2020

Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke