Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Hal itu ia katakan berdasarkan hasil survei lembaganya yang dilakukan pada 8 hingga 25 Juni 2020.

"Menteri Hukum dan HAM ada 64,1 persen, dinyatakan paling layak dilakukan reshuffle," kata Dedi dalam diskusi online bertajuk 'Menanti Perombakan Kabinet', Sabtu (4/7/2020).

Setelah Yasonna, menteri yang dinilai layak untuk di-reshuffle adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dengan 52,4 persen.

Kemudian di posisi ketiga ada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5 persen, disusul Menteri Agama Facrul Razi 40,3 persen.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 36,1 persen, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 33,2 persen.

Lalu, Menteri Sosial Juliari Batubara 30,6 persen, Menteri Koperasi dan UMKM 28,1 persen, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali 24,7 persen.

Menteri BUMN Erick Tohir 18,4 persen, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Nadiem Makarim 13,0 persen.

"Jadi orang yang baru kemudian nama-nama yang muncul oleh di hadapan publik justru orang-orang yang dianggap paling dekat oleh Joko Widodo," ujarnya.

Survei dilakukan dengan melibatkan 1.350 responden di 30 provinsi dengan metode penelitian wellbeing purposive sampling atau wawancara online atau melalui sambung telepon.

Tingkat kepercayaan hasil survei sebesar 97 persen dengan margin error atau tingkat kesalahan dalam survei sebesar 3,54 persen.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja pada masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 maupun dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan, dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi.