Salin Artikel

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Menurut Fathul Bari, pemberitaan itu sangat fatal, keliru, dan merugikan nama baik PKS serta dia secara pribadi. Keberatan disampaikan kepada Kompas.com sebagai hak jawab atas pemberitaan tersebut. 

Fathul Bari menyatakan, ada komentar penulis yang dibuat sebagai judul. "Padahal itu bukan merupakan komentar saya," kata dia.

Kesalahan itu, menurut Fathul Bari, menyebabkan kalimat dalam judul berita tidak saling terkait.

"Sehingga maknanya kabur bahkan seolah merendahkan PKS," ujar dia.

Meskipun sudah ada perubahan dalam isi dan judul artikel, Fathul Bari tetap menganggap berita awal sudah tersebar luas dalam bentuk cuplikan layar yang memberikan efek buruk.

Artikel yang dipersoalkan tersebut telah diperbaiki dalam tautan berikut: PKS Tegaskan Tetap Berada di Luar Pemerintahan, Ini Alasannya...

"Karena seolah menyampaikan bahwa PKS sebagai pihak yang sangat berharap mendapat jatah menteri atau seolah sangat berharap padahal tidak ditawarkan dan tidak ada kaitan dengan rencana reshuffle kabinet tersebut, dan itu semua terjadi karena ketelodoran jurnalis Kompas.com yang tidak menyajikan berita secara baik, mencederai profesionalitas jurnalis, bahkan mengambil komentar tanpa izin dan konfirmasi," kata Fathul Bari.

"Dan kemudian berita tersebut diambil sebagian cuplikan layar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan kelalaian Kompas.com," ujar dia.

Kompas.com mengakui bahwa ada kesalahan yang dilakukan wartawan kami secara prosedural dan melanggar kode etik jurnalistik. Kesalahan tersebut terjadi murni karena kelalaian bukan kesengajaan. 

Atas kesalahan tersebut, Kompas.com meminta maaf jika merugikan PKS dan Ahmad Fathul Bari secara pribadi.

Artikel ini juga ditayangkan sebagai bentuk hak jawab atas keberatan Ahmad Fathul Bari.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/04/08295991/hak-jawab-jubir-pks-terkait-pemberitaan-jokowi-ancam-reshuffle-pks-tegaskan

Terkini Lainnya

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke