OJK Pastikan 3 Bank terkait Hoaks Ajakan Tarik Uang dalam Kondisi Bagus

"Saat ini kondisi dari bank ini bagus," ujar Kepala Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam Lumban Tobing dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, sebagaimana dikutip dari Tribrata TV Humas Polri, Jumat (3/7/2020).

Adapun ketiga bank yang dimaksud adalah Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Mayapada.

Ketiga bank tersebut disebut-sebut oleh dua pelaku penyebar hoaks, AY (50) dan IS (35) dalam kondisi tidak memiliki uang tunai untuk dicairkan kepada para nasabahnya.

AY dan IS sendiri telah diamankan polisi di tempat berbeda. AY diringkus di Jakarta Timur dan IS dibekuk di Malang, Jawa Timur, Kamis (2/7/2020).

Di sisi lain, Tongam menegaskan kedua pelaku melakukan ajakan yang tidak benar. Akibat provokasi keduanya, masyarakat pun menjadi korbannya.

"Perilaku yang terjadi ini adalah para pelaku melakukan ajakan tidak benar. Sehingga masyarakat kita mudah mendapatkan informasi yang tidak benar," tegas dia.

Sebelumnya, AY ditangkap setelah menyebarkan informasi hoaks di Twitter yang mengajak agar masyarakat menarik dana di Bank Mayapada, BTN, dan Bukopin pada Kamis (30/6/2020).

AY mengajak masyarakat menarik dana setelah ia mendapat informasi bahwa kondisi bank saat ini tidak memiliki uang cash untuk mencairkan dana nasabahnya.

Adapun landasan penangkapan AY berdasarkan laporan masyarakat bernomor LP/A/0353/VII/2020/BARESKRIM pada 1 Juli 2020.

Sementara itu, IS diamankan setelah sebelumnya membuat sebuah konten video pada Kamis (9/6/2020), yang menyebut bahwa bank Bukopin dalam kondisi tidak memiliki uang tunai.

IS dibekuk berdasarkan laporan informasi bernomor R/LI/2131/VI/2020/Dittipidsiber pada 12 Juni 2020.

Berdasarkan pemeriksaan polisi, kedua pelaku mengaku tidak mengetahui kebenadan informasi yang mereka terima sebelumnya.

Dari penangkapan masing-masing pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit handphone, 1 buah sim card, 1 buah KTP, dan akun Twitter kedua pelaku.

Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 Ayat (1), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Keduanya terancam hukuman 10 tahun penjara.