Salin Artikel

"Tak Boleh Jokowi ke Kanan, Menterinya ke Kiri..."

Menurutnya, Presiden ingin para menteri bekerja maksimal.

"Intinya para menteri diminta kerja maksimal. Kerja terbaik. Jangan ragu dalam mengambil kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat. Jangan kerja asal-asalan," ujar Ujang saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (29/6/2020).

"Itu warning keras dari Jokowi untuk para menterinya. Menteri yang berkinerja jeblok kemungkinan bisa saja akan terkena reshuffle," lanjutnya.

Selain itu, Ujang juga mencatat ada poin Jokowi ingin menekankan kinerja menteri-menteri harus seirama dengan Presiden.

Jokowi tidak ingin saat dirinya menerapkan kebijakan tertentu, menterinya malah melakukan hal berbeda.

Dia pun melihat selama ini para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak bisa menerjemahkan keinginan Presiden.

"Tak boleh Jokowi ke kanan, menterinya ke kiri. Nah, selama ini para menteri tidak bisa menerjemahkan keinginan Presiden. Akhirnya salah jalan dan kinerjanya tidak sesuai harapan Presiden," tuturnya.

Saat disinggung soal peluang reshuffle dalam waktu dekat, Ujang menilai bisa saja itu hanya ancaman Presiden.

Sebab ada kemungkinan para menteri masih diberi kesempatan memperbaiki kinerjanya.

"Ada kemungkinan retorik politik dan gertak sambal. Tergantung mood Presiden," ungkapnya.

Ujang pun menyoroti diunggahnya video kemarahan Jokowi oleh Sekretariat Presiden merupakan strategi komunikasi politik nasional maupun internasional.

Tujuannya, agar Presiden dan pemerintah terlihat serius menangani persoalan Covid-19.

"Presiden dan menteri-menterinya itu terkait dengan relasi internasional. Jadi bisa saja itu bagian dari strategi komunikasi ke dunia internasional. Agar Indonesia terlihat serius dalam menangani Covid-19," tambah Ujang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo rupanya pernah mengungkapkan kejengkelannya kepada para menteri dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Pernyataan Jokowi dalam sidang kabinet pada 18 Juni 2020 itu terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari ini, Minggu (28/6/2020).

Dalam video tersebut, Jokowi dengan nada tinggi menegur para menteri yang masih bersikap biasa saja di masa krisis seperti sekarang, baik itu akibat pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Ia pun menegur menterinya karena masih bekerja secara biasa di saat krisis seperti ini.

Jokowi mencontohkan hal itu dengan menyampaikan banyaknya anggaran yang belum dicairkan.

Ia menyebutkan, anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun baru cair sebesar 1,53 persen.

Jokowi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial yang masih belum optimal 100 persen di saat masyarakat menunggu bantuan tersebut.

Dengan nada tinggi, ia kembali mengingatkan para menteri bahwa mereka harus bekerja ekstra keras di masa krisis untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Lah kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali," kata Jokowi.

"Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary!" ujar Kepala Negara.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/29/13561901/tak-boleh-jokowi-ke-kanan-menterinya-ke-kiri

Terkini Lainnya

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke