Salin Artikel

Menpan RB Sebut Perlu Adanya Penguatan di BIN dan BNPB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mendukung adanya penguatan kelembagaan terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Pasalnya, kedua lembaga tersebut memiliki peran yang cukup penting di dalam penanganan pandemi Covid-19 selama ini.

"Hal itu sepatutnya mendapatkan apresiasi dari kita semua. Ke depannya, penguatan kelembagaan BIN dan BNPB perlu memperoleh dukungan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku," kata Tjahjo seperti dilansir dari Antara, Jumat (26/6/2020).

Penguatan kelembagaan, imbuh dia, diperlukan agar lembaga negara dapat beradaptasi dalam menghadapi situasi dan perkembangan dinamika global yang terjadi.

Sehingga, respon cepat dan komprehensif dapat ditempuh guna menghadapi segala ancaman yang akan dihadapi. Seperti adanya bencana alam hingga pandemi pada saat ini.

Lebih jauh, Tjahjo menambahkan, selama ini BIN dan BNPB memiliki peran vital di dalam mengatasi pandemi Covid-19. BIN, misalnya, terlibat aktif di dalam penyediaan alat tes cepat (rapid test) dan tes usap (swab test) COVID-19, alat digital rontgen, masker, ventilator, alat pelindung diri dan kendaraan laboratorium pemeriksaan tes usap untuk sejumlah Rumah Sakit dan Instansi.

BIN juga telah mengadakan tes cepat (rapid test) COVID-19 secara massal di sejumlah titik strategis seperti di stasiun kereta rel listrik (KRL) dan moda raya terpadu (MRT). Di samping juga bekerjasama dengan Universitas Airlangga untuk melakukan riset pengembangan vaksin dan obat-obatan bagi pasien Covid-19.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Tjahjo mengatakan, pemerintah berencana membentuk deputi kesehatan di BIN. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga mengusulkan pembentukan fakultas kedokteran di Universitas Pertahanan.

Alasannya, jumlah dokter tentara saat ini semakin sedikit.

"Dephan ingin ada Unhan itu ada fakultas kedokteran, karena dokter-dokter tentara semakin berkurang sekarang ini," kata Tjahjo, Selasa (23/6/2020) lalu.

Di samping itu, Tjahjo mengungkapkan, pemerintah mengusulkan adanya peningkatan level pimpinan untuk komandan Divisi Provesi dan Pengamanan Mabes Polri dan Brigadir Mobil menjadi bintang tiga.

Namun, peningkatan ini juga harus diberlakukan untuk lingkup TNI agar tidak menimbulkan kecemburuan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/11211491/menpan-rb-sebut-perlu-adanya-penguatan-di-bin-dan-bnpb

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke