Hadapi Gugatan, Yasonna Yakin Kebijakan Asimilasi Narapidana Punya Dasar Hukum

Hal ini disampaikan Yasonna menanggapi sidang perdana gugatan atas kebijakan asmilasi dan integrasi narapidana terkait Covid-19 yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis (25/6/2020) hari ini.

"Saya yakin hakim bisa melihat dengan jernih bahwa tidak ada unsur melawan hukum dari kebijakan ini serta pelaksanaannya," kata Yasonna dalam keterangan tertulis, Kamis.

Menurut Yasonna, asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 telah sesuai dengen ketentuan yang diatur dalam Permenkumham No 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.

Yasonna mengklaim pengawasan terhadap narapidana yang menerima asimilasi dan integrasi juga berjalan efektif bila melihat rasiio narapidana asimilasi yang kembali berbuat kejahatan.

Yasonna mengatakan, sejauh ini terdapat 40.020 orang narapidana yang telah dikeluarkan dan dari jumlah tersebut ada 222 orang yang terbukti melanggar ketentuan sehingga asimilasinya dicabut.

"Bila dihitung, rasio narapidana asimilasi yang kembali berulah di masyarakat ini adalah 0,55 persen. Angka ini jauh lebih rendah dari tingkat residivisme pada kondisi normal sebelum Covid-19 yang bisa mencapai 10,18 persen," ujar Yasonna.

Yasonna mengingatkan, selain memiliki dasar hukum, program asimilasi tersebut juga dilandasi atas upaya mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan penjara yang overkapasitas.

"Kebijakan ini dilakukan atas dasar kemanusiaan sebagai upaya menyelamatkan narapidana yang juga punya hak untuk hidup sebagaimana manusia bebas lain," kata Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, terkait kebijakan asimilasi terhadap 30.000 narapidana di tengah pandemi Covid-19 pada Kamis (23/4/2020).

Yasonna digugat oleh tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) sekaligus, yakni Yayasan Mega Bintang, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidak-adilan Independen, dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum (LP3H).