Salin Artikel

Kesehatan atau Ekonomi, Muhadjir Nilai dalam Momen Tertentu Harus Pilih Salah Satu

Namun, Muhadjir mengakui dalam praktiknya terkadang pemerintah memang harus memilih salah satu aspek saja.

"Pilihan ini kan memang tidak bisa dua-duanya gitu. Di lapangan bisa saja dalam dalam momen-momen tertentu harus memilih salah satu," kata Muhadjir kepada wartawan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Muhadjir mengaku datang ke Istana untuk melapor seputar penanganan Covid-19.

Ia pun dimintai laporan soal dampak dari pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini.

Muhadjir pun menjelaskan ke Jokowi bahwa pelonggaran PSBB otomatis memiliki konsekuensi, termasuk kemungkinan adanya kenaikan kasus positif. Namun, di sisi lain pelonggaran PSBB juga bisa mengairahkan perekonomian.

"Ini memang pilihannya kan harus berimbang antara kita harus segera memulihkan ekonomi di satu sisi, tapi kita juga harus tetap berupaya agar pertumbuhan Covid-19 ini tidak naik, landai, syukur bisa turun," ucap dia.

Muhadjir menilai, yang terpenting protokol kesehatan ketat diterapkan ketika akan membuka sektor-sektor tertentu.

Ia menyebutkan, Presiden Jokowi sejak awal sudah memberi arahan bahwa pembukaan sektor tertentu harus didahului dengan simulasi.

Namun, Muhadjir juga mengakui dalam pelaksanaannya akan muncul anomali.

"Biasanya memang kalau tahap pertama pertama itu kan pasti ada hal-hal yang terjadi yang di luar perhitungan. Ya seperti waktu kita membuka vandara misalnya. Satu-dua hari terjadi apakah terjadi anomali dan tapi setelah itu sudah bisa kita evaluasi," ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/22/18083771/kesehatan-atau-ekonomi-muhadjir-nilai-dalam-momen-tertentu-harus-pilih-salah

Terkini Lainnya

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke