KPU Harap Pencairan Tambahan Anggaran Pilkada Tepat Waktu dan Sesuai Kesepakatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berharap anggaran tambahan Pilkada 2020 yang telah disepakati dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Dipenuhi bukan hanya dalam arti nominalnya, tetapi juga ketepatan waktunya.

"Kami tentu sangat berharap jumlah anggaran yang disetujui bisa dipenuhi, bukan hanya jumlahnya tapi juga bisa dipenuhi tepat waktu, itu yang penting bagi KPU," kata Arief dalam konferensi pers di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2020).

Arief mengatakan, pada rapat dengar pendapat (RDP), KPU bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan DPR RI, Kamis (11/6/2020) kemarin, KPU mengusulkan penambahan anggaran Pilkada sebesar Rp 4,7 triliun.

Namun demikian, anggaran yang siap direalisasikan pemerintah di tahap pertama berjumlah Rp 1,02 triliun dengan sumber APBN.

Selanjutnya, sisa kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi akan diputuskan setelah ada rekonsiliasi anggaran antara Kemendagri, Kemenkeu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas Covid-19.

Arief menyebut, kesimpulan RDP sebenarnya menyetujui penambahan anggaran yang diusulkan KPU sebesar Rp 4,7 triliun.

"Jadi 4,7 triliun (rupiah) itu dipastikan bisa dipenuhi. Tetapi apakah 100 persen dari APBN ataukah hasil sinkronisasi nanti barulah akan dikombinasikan berapa kemampuan APBD," tutur Arief.

Arief berharap, pencairan anggaran tambahan pilkada ini dapat dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama diharapkan direalisasikan pada Senin (15/6/2020) dengan nominal Rp 1,02 triliun.

"Sisanya memang akan dibahas dengan menerima masukan-masukan dari 270 daerah. Apakah ada APBD yang mampu dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran tambahan ini," kata Arief.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Adapun tahapan prapencoblosan akan mulai digelar pertengahan Juni mendatang.