Dukungan Presiden terhadap Pemberantasan Korupsi Dinilai Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa dengan tuntutan satu tahun penjara bagi dua terdakwa penyiram air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Ketua WP KPK Yudi Purnomo mengatakan, rendahnya tuntutan tersebut membuat komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi patut dipertanyakan.

"Komitmen Presiden untuk mendukung pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan karena faktanya proses penegakan hukum terhadap kasus ini berjalan lama dengan hasil akhir yang tidak memberikan keadilan bagi korban dan menunjukan lemahnya dukungan terhadap pemberantasan korupsi," kata Yudi dalam siaran pers, Jumat (12/6/2020).

Yudi menuturkan, Jaksa Penuntut Umum merupakan representasi dari negara dalam memastikan terwujudnya keadilan melalui proses penegakan hukum.

"Pada kenyataanya, tuntutan rendah terhadap dua terdakwa pelaku yang diduga melakukan penyerangan terhadap Novel Baswedan membuat publik kecewa karena peran untuk memastikan tegaknya keadilan tidak terjadi pada persidangan tersebut," kata Yudi.

Oleh karena itu, WP KPK berharap agar Jokowi menunjukkan kepemimpinan dalam pemberantasan korupsi, dengan memerintahkan aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku intelektual penyerangan Novel.

"Serta memerintahkan pemeriksaan secara komprehensif atas dugaan tidak berjalannya proses penegakan hukum sesuai prosedur," ujar Yudi.

WP KPK juga berharap majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara mampu menunjukkan keadilan di publik dengan tidak mengabaikan fakta yang sebenarnya.

Diberitakan sebelumnya, dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis, dituntut hukuman satu tahun penjara.

Rahmat dianggap terbukti melakukan penganiayaan dengan perencanaan dan mengakibatkan luka berat pada Novel karena menggunakan cairan asam sulfat atau H2SO4 untuk menyiram penyidik senior KPK itu.

Sedangkan, Rony dianggap terlibat dalam penganiayaan karena ia membantu Rahmat dalam melakukan aksinya.

Keduanya dituntut dengan Pasal 353 KUHP Ayat 2 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Menurut Jaksa, Rahmat dan Ronny menyerang Novel karena tidak tidak suka atau membenci Novel Baswedan karena dianggap telah mengkhianati dan melawan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Seperti kacang pada kulitnya, karena Novel ditugaskan di KPK padahal dibesarkan di institusi Polri, sok hebat, terkenal dan kenal hukum sehingga menimbulkan niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Novel dengan cara membuat Novel luka berat," ungkap jaksa seperti dikutip dari Antara.

Atas perbuatannya itu, Rahmat dan Ronny dituntut dengan Pasal 353 KUHP Ayat 2 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.