PKS Usul Ambang Batas Parlemen dan Pencalonan Presiden Jadi 5 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden sama besar, yaitu 5 persen.

Ambang batas parlemen yang berlaku saat ini berdasarkan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yakni sebesar 4 persen. Artinya, PKS ingin ada kenaikan ambang batas sebesar 1 persen.

"PKS berkomitmen pada upaya penyederhanaan partai politik dan sistem kepartaian. Akan tetapi hal itu harus dilakukan secara bertahap atau gradual dan tidak drastis atau terlampau tinggi," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2020).

Kemudian, Jazuli mengatakan, PKS ingin ambang batas presiden diturunkan menjadi 5 persen dari semula 20 persen.

Alasannya, agar lebih banyak calon yang bisa ikut berkontestasi pada pemilihan presiden.

"Pertama, Fraksi PKS ingin menyajikan lebih banyak pilihan calon pemimpin nasional bagi rakyat, mereka bisa saling berkontestasi dan adu gagasan hingga terpilih yang terbaik menurut rakyat," ujarnya.

Menurut Jazuli, ambang batas presiden sebesar 20 persen membuat pilihan rakyat sangat terbatas.

Selain itu, lanjut dia, juga berpotensi menimbulkan polarisasi tajam di masyarakat.

"Kedua, semakin banyak calon yang maju otomatis mencegah terjadinya keterbelahan dan perpecahan di masyarakat seperti pemilu 2019 lalu. Melalui desain ini kita berharap minimal ada tiga pasangan calon dan tidak terjadi polarisasi karena hanya ada dua pasang calon," ucap Jazuli.

Beberapa catatan lain dari Fraksi PKS, yaitu terkait sistem pemilu, alokasi kursi DPR/DPRD, metode konversi suara menjadi kursi, dan penyederhanaan proses rekapitulasi suara.

Terkait sistem pemilu, Jazuli menyebutkan PKS sepakat mempertahankan sistem proporsional terbuka. PKS juga sepakat agar alokasi kursi 3-10 kursi untuk DPR dan 3-12 kursi untuk DPRD tidak berubah.

Sebelumnya, Komisi II DPR berjanji akan menyelesaikan revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada pertengahan 2021 mendatang.

Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, saat ini revisi UU Pemilu sudah mulai dilakukan dengan penyusunan draf.

Doli mengatakan Komisi II telah sepakat bahwa RUU Pemilu harus dirampungkan di awal periode.

"Kami bertekad bahwa UU Pemilu dan sudah disetujui menjadi prioritas di tahun pertama DPR. Harapan kami paling lambat pertengahan 2021 selesai," kata Doli dalam diskusi bertajuk Menyoal RUU tentang Pemilu dan Prospek Demokrasi Indonesia, Selasa (9/6/2020).

Doli menjelaskan, setidaknya ada lima isu klasik yang selalu muncul dalam pembahasan RUU Pemilu.

Pertama, yaitu soal sistem pemilu. Beberapa usulan yang mengemuka di Komisi II yaitu agar pemilu tetap dengan sistem proporsional terbuka, tertutup, atau campuran.

"Sistem pemilu, selalu jadi pembahasan yang keputusannya ada di akhir penyelesaian," tuturnya.

Kedua, soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). Sejumlah fraksi mengusulkan agar ambang batas parlemen tetap 4 persen, tetapi ada juga yang mengusulkan agar naik jadi 5 persen dan 7 persen.

"Ada yang mengusulkan tetap 4, mengusulkan 5, mengusulkan 7, ada juga yang mengusulkan berlaku nasional atau berjenjang berbeda antara pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota," kata Doli.

Ketiga, terkait sistem penghitungan konversi suara ke kursi di parlemen.

Keempat, soal jumlah besaran kursi per partai per daerah pemilihan (dapil) untuk DPR dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Kelima, soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Doli menuturkan ada usul agar ambang batas presiden tetap, tidak ada sama sekali, atau disamakan dengan ambang batas parlemen.

"Ini beragam tapi hampir semua tetap menginginkan yang sekarang bahwa capres-cawapres diusung 20 persen suara 20 persen kursi di DPR. Ada juga yang mengusulkan agar tidak ada presidential threshold, ada juga yang presidential disamakan dengan parliamentary threshold," ujar Doli.