Masyarakat Diminta Patuhi Protokol Kesehatan di Transportasi Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono meminta masyarakat mematuhi aturan pemerintah soal pengaktifan kembali transportasi umum di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Hal ini ia katakan terkait adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

"Semuanya harus disiplin mengikuti aturan itu," kata Pandu kepada Kompas.com, Rabu (10/6/2020).

Menurut Pandu, pelonggaran harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Mulai dari menggunakan masker hingga menjaga jarak saat berada di transportasi umum.

"Karena semuanya itu membawa potensial kenaikan kasus atau menjadi klaster penularan," ujarnya.

Selain itu, lanjut Pandu, juga perlu ada sanksi bagi pebisnis transportasi yang tidak menaati aturan protokol kesehatan.

Sebab, penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 adalah tanggungjawab semua pihak.

"Pelonggaran itu harus dengan persyaratan tertentu. Nah bagaimana pihak-pihak pelaku bisnis transportasi kan, ada aturan enggak yang melanggar aturan itu bisa dicabut izin operasinya kalau ada, ya itu bagus," ungkapnya.

"Jadi artinya harus diimplementasikan. Ada pelonggaran, ada kewajiban atau sanksi kalau enggak dilakukan," ucap Pandu.

Diketahui, Kementerian Perhubungan resmi menerbitkan Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Aturan ini telah ditetapkan pada 8 Juni 2020 sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju masyarakat Produktif dan Aman Covid-19.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, Permenhub 41/2020 pada dasarnya masih sama dengan Permenhub 18/2020. Seperti penerapan protokol kesehatan mulai dari berangkat sampai tujuan.

Pengendalian transportasi meliputi seluruh moda, baik transportasi darat (kendaraan pribadi dan angkutan umum seperti mobil penumpang, bus, dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan), laut, udara dan perkeretaapian.

Penumpang angkutan umum dan kendaraan pribadi, para operator sarana dan prasarana transportasi wajib melakukan penerapan protokol kesehatan, penerapan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan physical distancing.

Penerapan protokol kesehatan mulai saat persiapan perjalanan, selama perjalanan dan ketika sampai di tujuan atau kedatangan.

Beberapa revisi pada pasal-pasal dalam Permenhub 18/2020, di antaranya:

- Revisi terkait pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk yang semula pada Permenhub 18/2020 maksimal 50 persen, pada Permennub 41/2020 akan diatur selanjutnya oleh Menteri Perhubungan melalui Surat Edaran.

Misalnya: di transportasi udara menetapkan pembatasan jumlah penumpang maksimal 70 persen dari total jumah kapasitas tempat duduk dengan penerapan protokol kesehatan. Kondisi ini juga berlaku untuk transportasi darat.

- Terkait penggunaan sepeda motor yang dapat membawa penumpang dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat maupun kepentingan pribadi dengan syarat tetap memenuhi protokol kesehatan, seperti melakukan aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika suhu badan di atas normal atau sakit.

- Terkait pengendalian transportasi udara yaitu penyesuaian kapasitas (slot time) bandara berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kemenhub.

- Terkait pengenaan sanksi administratif yang akan dikenakan kepada para operator sarana/prasarana transportasi dan para pengelola angkutan barang yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif tersebut mulai dari mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif.

- Terkait sosialisasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh berbagai unsur seperti: Menhub, Panglima TNI, KaPolri, Gubernur, Bupati/Walikota, Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 pusat dan daerah, Unit Pelaksana Teknis Kemenhub dan para operator transportasi.