Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Pintu Masuk Pemberantasan Mafia Peradilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Legal Culture Institute (LeCI) M Rizqi Azmi menilai, keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dapat menjadi pintu masuk pemberantasan mafia peradilan.

"Kasus Nurhadi merupakan pintu masuk penelusuran kasus mafia peradilan yang melibatkan jaringan besar hakim, panitera dan pegawai di MA sampai pengadilan negeri," ujar Rizqi dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2020).

Rizki mengatakan tidak bisa dimungkiri bahwa praktik korupsi di lingkungan pengadilan tak ubahnya hantu yang sering terdengar dan sifatnya umum.

Tetapi, sulit ditindak karena semua terlibat dalam persekongkolan mafia peradilan.

"Maka ini harus ditelusuri lebih jauh oleh KPK," tegas dia.

Di sisi lain, kata Rizqi, kasus Nurhadi memberikan sinyal betapa akut dan massifnya ranah korupsi di lembaga peradilan.

Ia mengatakan, selama ini praktik korupsi bersembunyi dan hidup nyaman di balik putusan- putusan hakim.

Seakan hakim tidak mempunyai antibodi dalam menangkal virus korupsi.

Rizqi mengatakan, Nurhadi selama ini memegang peranan penting di dalam keluarnya putusan-putusan yang menguntungkan pengusaha "hitam".

Ia juga menyebut Nurhadi yang masuk dalam struktur hukum tidak bekerja sendiri. Menurutnya, hal itu selayaknya teori ring of fire dalam penanganan korupsi.

"KPK harus menelusuri ring of fire ini secara detail sehingga Nurhadi tidak hanya tenang dengan pasal korupsi saja," kata dia.

"Tetapi bisa ditelusuri dengan TPPU yang di yakini efektif menemukan jejaring keterlibatan pihak lain," tambah dia.

Diberitakan, KPK menangkap Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono di sebuah rumah, kawasan Simprug, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2020) malam kemarin.

Dalam penangkapan itu, KPK juga membawa istri Nurhadi, Tin Zuraida, dan sejumlah barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.

Nurhadi dan Rezky merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Sementara itu, KPK masih memburu seorang tersangka lain, yaitu Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto.

Dalam kasus ini, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.