Salin Artikel

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Koordinator Satgas Covid-19 DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan penerapan fase kenormalan baru di tiap daerah memang khas

Namun demikian, Kemendagri perlu mengkoordinasi prinsip-prinsip dasar penerapan new normal.

“Supaya bisa menyamakan, koordinasi perbedaan antar pemerintah daerah,” kata Dasco saat bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Kamis (28/5/2020).

Pelaksanaan fase kenormalan baru untuk menggerakan ekonomi, terutama pabrik-pabrik di daerah menjadi salah satu fokus Satgas Covid-19.

“Perlu siap betul protokolnya, supaya tidak jadi cluster baru (penyebaran Covid-19),” kata dia.

Menurut dia, urusan yang bisa dikoordinasikan seperti pembagian masker bagi pekerja pabrik dan masyarakat yang harus bekerja.

“Ini bisa kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, supaya protokolnya bisa dipenuhi,” ucapnya.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Kemendagri menyiapkan antisipasi dalam menghadapi new normal .

Termasuk, ia menambahkan, pengawasan penyaluran bantuan sosial yang telah dilakukan Kemendagri sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.

Kementerian juga telah membuat panduan protokol kesehatan di sejumlah sektor.

“Ini sifatnya lebih teknis,” ucapnya.

Ia menegaskan, fase kenormalan baru merupakan kebutuhan manusiawi karena manusia tidak mungkin diam terus di rumah.

“Selain berhubungan dengan soal kesehatan, juga soal ekonomi,” ujarnya.

Masyarakat Indonesia, imbuh dia, membutuhkan situasi yang produktif, tapi aman.

“Karena itu, Menko Perekonomian sudah membuat strateginya,” kata Tito.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/28/21542641/pelaksanaan-new-normal-di-daerah-perlu-koordinasi-dengan-kemendagri

Terkini Lainnya

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke