Salin Artikel

Solidaritas Punk Saat Wabah Covid-19, Bagikan Makanan hingga Pakaian Layak Pakai

SALATIGA, KOMPAS.com - Komunitas Punk seringkali dianggap sebelah mata, berandalan, dan tidak taat norma. Mereka seolah terasing dalam bermasyarakat.

Namun, di Kota Salatiga, komunitas Punk terus bergerak untuk mengubah stigma itu.

Selama Ramadhan tahun ini, secara rutin komunitas tersebut membagikan takjil di beberapa sudut kota, membuka dapur umum, dan membagikan pakaian layak pakai.

Datuk, salah seorang anggota komunitas Punk, mengatakan, kegiatan solidaritas itu berawal dari inisiatif yang tercetus secara spontan saat wabah Covid-19 merajalela di Indonesia.

"Kami kolektifan atau patungan, mulai dari Rp 25.000, ada yang menyumbang sembako atau bahan pangan lain. Kita masak dan bagikan kepada yang lebih membutuhkan daripada kami," ungkap Datuk, di Selasar Kartini,  Sabtu (23/5/2020).

Kegiatan mengolah bahan makanan dilakukan di dapur umum yang didirikan di kompleks Terminal Tamansari.

Setiap hari, mereka mampu menyediakan 50 hingga 100 porsi makanan.

"Tapi jika sedang on, seperti minggu kemarin itu, bisa sampai 350 porsi," kata Datuk.

Setelah kegiatan ini berjalan, sumbangan mulai berdatangan.

Sumbangan tidak hanya berasal dari Salatiga, tapi juga dari luar pulau. Termasuk anak Punk yang merantau.

Sementara untuk pakaian layak pakai, mereka mengumpulkan dari mahasiswa dan masyarakat yang peduli.

"Tadi ada yang mampir di Selasar, dia bilang punya pakaian tapi ukurannya sudah tidak muat. Akhirnya disumbangkan melalui kami," ucap Datuk.

Menurut Datuk, gerakan Punk di Salatiga ini merupakan salah satu bentuk protes kepada pemerintah.

Sebabnya banyak bantuan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran, padahal rakyat membutuhkan bahan pangan untuk sekadar hidup.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/24/07525891/solidaritas-punk-saat-wabah-covid-19-bagikan-makanan-hingga-pakaian-layak

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke