Salin Artikel

Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan Dinilai Tak Kebal Sanksi

Hal ini, ia katakan terkait Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meminta maaf karena berfoto dengan grup musik Bimbo dan beberapa tokoh lainnya tanpa menjaga jarak usai acara konser amal Covid-19 pada Minggu (17/5/2020).

"Tapi intinya kalau cuman foto ya foto, sudah, pulang. Saya enggak tahu salaman atau tidak kan tidak melibatkan umum. Itukan mereka panitia itu ya," kata Agus pada Kompas.com, Rabu (20/5/2020).

"Harusnya tidak ada dispensasi. Kalau melanggar peraturan ya harus dihukum. Perlakuannya harus sama apapun aturannya, kalau melanggar protokol ya dihukum," lanjut dia.

Agus mengatakan, seharusnya pejabat bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

Menurut dia, jika pemimpin melanggar peraturan akan sulit mengatur rakyat di bawahnya.

"Ya harus dia (pejabat) tidak boleh sama sekali melakukan itu (pelanggaran protokol)," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Bambang meminta maaf atas penyelenggaraan konser penggalangan dana untuk korban Covid-19 yang menjadi sorotan publik.

Kritik itu bermula dari foto Bambang bersama grup musik Bimbo dan sejumlah tokoh lainnya di atas panggung yang viral di media sosial.

Dalam foto itu, mereka berpose sambil berdiri berjajar tanpa menjaga jarak.

Konser yang digelar MPR bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu diselenggarakan pada Minggu (17/5/2020) malam.

"Saya mohon maaf. Itu semua salah saya yang tidak bisa menolak permintaan spontan teman-teman kru TV untuk berfoto bersama dengan saya dan musisi senior Sam dan Acil Bimbo," kata Bambang kepada wartawan, Selasa (19/5/2020).

Bambang mengatakan foto tersebut secara spontan diambil seusai konser.

Ia menceritakan saat itu para kru TV dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam konser begitu senang karena acara berlangsung sukses.

"Karena saking senangnya acara yang melibatkan banyak tokoh dan dipersiapkan hanya beberapa minggu berjalan lancar dan sukses," ucap Bambang.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/19224011/pejabat-yang-langgar-protokol-kesehatan-dinilai-tak-kebal-sanksi

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke