Regulasi soal Konflik Kepentingan Dinilai Tak Cukup Tanpa Pembenahan di Bidang Politik

"Apakah cukup dengan regulasi konflik kepentingan yang ada? Saya khawatir regulasi ini tidak memadai. Tapi apakah kita sanggup dan mampu membuat aturan yang baru, itu juga tantangan yang tidak mudah," kata Danang dalam sebuah diskusi online, Selasa (19/5/2020).

Danang menuturkan, regulasi yang ada pun belum cukup kuat untuk mencegah adanya konflik kepentingan karena menurutnya penyebab akar konflik kepentingan adalah sistem politik dan lemahnya institusi peradilan.

Oleh karena itu, ia berpendapat, konflik kepentingan dapat diselesaikan dengan memperkuat regulasi di bidang politik dan institusi pemberantasan korupsi untuk meningkatkan independensi dan kredibiltas peradilan.

"Sehingga orang tidak perlu lagi mengatur-atur kebijakan publik karena peradilan sudah menjadi solusi bagi persoalan bagi semua orang," ujar Danang.

Danang menambahkan, sistem politik khususnya regulasi soal pendanaan politik dan rekrutmen politik juga harus dibenahi karena konflik kepentingan di pemerintahan berkaitan dengan kepentingan para pebisnis yang terjun di politik.

Menurut Danang, saat ini terjadi tren pebisnis masuk ke gelanggang politik agar dapat mempengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan bsinisnya.

"Apabila soal pendanaan politik ini tidak diatur, maka ketimpangan dalam ekonomi otomatis direfleksikan menjadi ketimpangan dalam politik. Mereka yang berkuasa di bidang ekonomi, mereka yang menguasai sumber daya material, secara otomatis kemudian menjadi penguasa dalam politik," kata Danang.

Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera-Reformasi Birokrasi mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membuat aturan turunan terkait konflik kepentingan.

Plt Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan RB Jufri Rahman mengatakan, Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan sifatnya masih pedoman umum yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi.

"Sayangnya samapi 8 tahun sejak diterbitkan, ini di beberapa kementerian lembaga dan pemerintah daerah belum menindaklanjutinya dengan aturan yan glebih rinci, karena ini hanya pedoman umum," kata Jufri.