Wacana Menag Fachrul Razi untuk Relaksasi PSBB di Rumah Ibadah...

Hal ini ia katakan untuk menanggapi pertanyaan dari beberapa anggota Komisi VIII terkait pelaksanaan pembatasan aktivitas agama di rumah ibadah dalam rapat kerja secara virtual dengan Komisi VIII DPR, Senin (11/5/2020).

Pertanyaan dan kritik itu muncul dari anggota Komisi VIII seperti Maman Imanulhaq dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Ace Hasan Syadzily dari Fraksi Partai Golkar, dan Moeklas Sidiq dari Fraksi Gerindra.

Mereka merasa seharusnya tempat ibadah, khususnya masjid tidak perlu ditutup seutuhnya demi mencegah penyebaran Covid-19.

Pasalnya, beberapa fasilitas umum lainnya masih tetap dibuka dengan catatan mematuhi aturan pembatasan fisik atau physical distancing.

"Memang tadi juga sudah berniat mengusulkan, kalau ada relaksasi nanti terutama misalnya di sarana perhubungan, relaksasi di mal. Coba kami tawarkan juga ada relaksasi di rumah ibadah, tapi belum kami ajukan," ujar Fachrul.

Fachrul juga mengaku sempat mendiskusikan opsi tersebut dengan beberapa direktur jenderal (dirjen) di kementeriannya.

Dari hasil diskusi tersebut, lanjut dia, perlu ada beberapa persiapan yang harus dilakukan, termasuk siapa penanggung jawab pelaksanaan relaksasi tersebut.

"Saya katakan ya mungkin pada umumnya, penanggung jawab masjid masing-masing, rumah ibadah masing-masing. Tapi nanti kita rumuskan lebih detaillah," ucapnya.

Fachrul mengaku belum bisa mengangkat usul tersebut ke publik.

Sebab, kata dia, usul tersebut perlu dibahas lebih lanjut dengan presiden dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Pembahasan itu termasuk merumuskan secara detail pelaksanaannya di masyarakat.

"Saya kira nanti kita akan coba ajukan dan diskusikan dengan teman-teman lain yang sama-sama untuk mengambil keputusan itu," kata Fachrul.

Tak perlu ditutup seutuhnya

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi setuju dengan pandangan bahwa masjid tidak harus benar-benar ditutup demi menghindari penularan Covid-19.

"Tapi itu sesungguhnya yang menjadi perhatian dan prioritas kami bahwa kami setuju dalam pelaksanaan, tidak boleh kemudian masjid itu digembok, tidak boleh ada kegiatan, atau misalnya gereja digembok, tidak boleh," kata Zainut.

Menurut Zainut, masjid tetap bisa melakukan kegiatan keagamaan seperti biasa, namun dengan catatan tetap memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.

Selain itu, yang patut dipertimbangkan pula bagi tempat ibadah yang hendak membuka pintunya, yakni tidak berada di daerah yang memiliki potensi penularan Covid-19 tinggi.

Terkait zona penularan, Zainut menyarankan pemuka agama setempat untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah terlebih dahulu.

"Untuk itu kami mengimbau kepada tokoh agama agar melakukan komunikasi dengan pemerintah setempat," ujar dia.

"Mana daerah-daerah yang diperbolehkan untuk dilakukan relaksasi atau kelonggaran, mana yang tidak boleh," ucap Zainut Tauhid.

Zainut mengatakan, menghindari diri dari bahaya adalah hal yang menjadi prioritas dalam agama.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi semua masyarakat yang menaati anjuran pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan pembatasan fisik dengan tidak beribadah bersama di masjid.

PSBB tak perlu berlebihan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sempat meminta penerapan PSBB yang dilakukan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 agar dievaluasi.

Ia pun meminta penerapan PSBB tidak berlebihan, tetapi juga tidak terlalu longgar penegakan aturannya.

"Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Senin (4/5/2020).

Jokowi mengatakan, evaluasi tersebut penting dilakukan mengingat sudah ada empat provinsi dan 22 kabupaten kota yang menerapkan PSBB.

Presiden menambahkan, evaluasi tersebut akan menguatkan PSBB di daerah-daerah tersebut yang rata-rata akan memasuki tahap kedua.

"Saya ingin memastikan ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota sudah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua," kata Jokowi.

Belum tepat longgarkan PSBB

Sedangkan menurut Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, belum tepat apabila saat ini pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB.

Pasalnya, kata Pandu, Indonesia tengah berjalan menuju puncak pandemi Covid-19.

"Jangan mikir dululah (pelonggaran PSBB). Kalau mikir biar di internal, dalam, jangan keluar. Omongan keluar itu bagaimana mendorong masyarakat untuk patuh, begitu," kata Pandu pada Kompas.com, Jumat (8/5/2020).

Ia juga menilai pelaksanaan PSBB saat ini belum memberi dampak untuk menekan jumlah kasus penularan Covid-19.

Oleh karena itu, lanjut Pandu, seharusnya pemerintah lebih menggencarkan lagi imbauan pada masyarakat untuk mematuhi PSBB.

"Itu kan di mana kita lagi mempertahankan ini, mempertahankan pembatasan sosial, kok sudah ada yang mikir untuk segera dilonggarkan, itu kan kontradiktif," ujar Pandu Riono.

Selain itu, Pandu juga berharap masyarakat bisa lebih disiplin lagi melakukan aturan PSBB.

Sebab, kedisiplinan masyarakat adalah kunci dari keberhasilan kebijakan PSBB.

Menurut dia, apabila kebijakan PSBB pemerintah dan dibarengi dengan kedisiplinan terhadap aturan di tingkat akar rumput, akan lebih mudah lagi menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia.

"Sekarang waktunya masyarakat yang mengabil inisiatif atau kita mobilitasi supaya masyarakat melakukan pembatasan sosial berbasis masyarakat berbasis komunitas," ucapnya.

"Jadi kalau masyarakat misalnya kamu tinggal di kelurahan atau kampung atau suatu kompleks itu kan komunitas tertentu, nah itu ada tempat cuci tangan, kan praktik-praktik yang diharapkan adalah ada tempat cuci tangan, ada masker," ujar Pandu.