"Kalau DPR Tidak Benar, Wajar Dong Publik Kritik..."

Sebagai wakil rakyat, menurut dia, wajar jika setiap tingkah laku anggota Dewan dikritik.

"Saya mencermati DPR ini terlalu lebay dan terlalu reaksioner menanggapi kritik Najwa kepada DPR. DPR bekerja tentu harus kita apresiasi, namun kalau DPR tidak benar, wajar dong publik kritik," kata Pangi kepada Kompas.com, Selasa (5/5/2020).

Ia menambahkan, para anggota DPR seharusnya bersyukur bila masih mendapat kritikan dari masyarakat.

Itu artinya bahwa masyarakat masih peduli dengan DPR yang selama ini justru kerap melakukan kerja-kerja yang bukan menjadi prioritas yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

"Jangan kemudian ada upaya untuk menyerang personal, membunuh karakter. Ini adalah budaya tradisi dialektika yang bagus," imbuh dia.

Lebih jauh, ia beranggapan, tidak ada satu pun pernyataan Najwa yang menyerang personal anggota Dewan.

Ia pun menilai aneh bila ada anggota Dewan yang justru reaksioner dengan pernyataan yang disampaikan.

Sebaliknya, ia menambahkan, jika memang tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan, DPR seharusnya merespons dengan dialektika atau diskursus baru yang memungkinkan terjadinya debat terbuka.

"Ini kita heran mengapa DPR enggak siap untuk dikritik, bukankah kritik itu vitamin yang menyehatkan bagi DPR, kecuali ada pencemaran nama baik atau penghinaan dan sebagainya," tegasnya.

Sebelumnya, melalui sebuah video bertajuk "Kepada Tuan dan Puan Anggota DPR yang Terhormat", Najwa mengkritik kinerja DPR pada masa pandemi Covid-19.

Sebab, pada saat banyak parlemen negara lain fokus melawan penyebaran Covid-19, DPR justru terkesan mencuri kesempatan membahas RUU kontroversial, seperti RUU Cipta Kerja, RUU Pemasyarakatan, dan RKUHP.

"Membahas UU yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga. Di tengah pandemi, yang jatuh cinta saja berani menunda nikah. Ini kok DPR buru-buru banget seperti lagi kejar setoran?" ucap Najwa.

"Setiap tindakan dan keputusan di masa kritis mencerminkan prioritas. Atau memang inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami sekarang ini?" imbuh dia.

Najwa menegaskan, tidak ada satu pun RUU yang tidak penting.

Namun, ketika negara tengah menghadapi kondisi kritis seperti saat ini, seharusnya DPR dapat membuat skala prioritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Justru karena semua UU penting, aneh kalau pembahasannya diseriusi di waktu sekarang. Saat di mana perhatian dan konsentrasi kita terkuras bertahan hidup di tengah wabah," tegasnya.

"Jika ngotot melakukan pembahasan, jangan salahkan bila ada anggapan DPR tidak menjadikan perang melawan corona sebagai prioritas," imbuh dia.

Najwa juga mengingatkan bahwa hingga kini belum ada mekanisme yang mengatur pembahasan RUU secara virtual. Dengan begitu, ketika sebuah produk dihasilkan secara virtual, maka berpotensi cacat hukum dan rawan digugat hasilnya.