Tiga Organisasi Buruh Batal Gelar Unjuk Rasa Besar-besaran

Rencana unjuk rasa besar-besaran ini batal dilakukan setelah Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Ketiga organisasi tersebut yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Ketiganya tergabung dalam aliansi Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI).

"MPBI mengambil sikap untuk membatalkan aksi besar-besaran MPBI di seluruh Indonesia yang seharusnya dilaksanakan pada 30 April 2020," demikian bunyi pernyataan tertulis yang diteken tiga pemimpin serikat buruh.

Tiga pemimpin serikat buruh itu yakni Andi Gani Nena Wea (KSPSI), Said Iqbal (KSPI), dan Elly Rosita Silaban (KSBSI).

Ketiganya diketahui sempat bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan penolakan terhadap klaster ketenagakerjaan.

Mereka mengutarakan keberatannya karena banyak pasal yang bisa merugikan kaum buruh.

Mereka juga merasa selama ini belum banyak dilibatkan dalam penyusunan RUU sapu jagat itu.

MPBI pun sangat mengapresiasi dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi yang memutuskan untuk menunda dan mengkaji kembali pembahasan RUU Omnibus Law klaster Ketenagakerjaan.

"MPBI berharap dengan adanya keputusan (penundaan) ini, pemerintah dan DPR dapat melibatkan semua stakeholder, mulai dari buruh hingga seluruh lapisan masyarakat dalam pembuatan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan," lanjut keterangan mereka.

Presiden Jokowi sebelumnya memutuskan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Kepala Negara mengatakan, pemerintah telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan tersebut.

"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/4/2020).

Ia mengatakan, dengan penundaan tersebut, pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.

"Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan," kata dia.