Jokowi Dinilai Tidak Responsif soal Dugaan Konflik Kepentingan Mantan Stafsusnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dinilai tidak responsif menanggapi dugaan konflik kepentingan yang melibatkan dua mantan staf khususnya, Andi Taufan Garuda Putra dan Adamas Belva Devara.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Jokowi seharusnya bersikap tegas dengan memecat kedua stafsus tersebut sebelum mereka mengundurkan diri.

"Harusnya ketika ada potensi konflik kepentingan, Presiden Jokowi bisa memanggil yang bersangkutan dan itu sudah clear secara jelas ada konflik kepentingan. Maka Pak Jokowi harus segera memecat yang bersangkutan," kata Kurnia dalam sebuah diskusi, Jumat (24/4/2020).

Kurnia berpendapat, Jokowi lambat merespons isu tersebut karena sampai masyarakat riuh dan kedua stafsus mundur tetap tidak ada tindakan tegas dari Jokowi.

Peneliti ICW lainnya, Egi Primayogha, menilai sikap tidak responsif itu membuat Jokowi terkesan membiarkan adanya konflik kepentingan.

"Artinya masalah juga ada di Presiden Jokowi. Dia tidak paham etika publik dan membiarkan adanya konflik kepentingan," kata Egi.

Ia menambahkan, pengunduran diri kedua stafus tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan dugaan konflik kepentingan para stafsus presiden.

"Langkah awal bisa Jokowi tunjukkan dengan periksa konflik kepentingan di antara staf khusus," kata Egi.

Diberitakan, dua staf khusus presiden Adamas Belva Devara dan Andi Taufan Garuda Putra telah mengundurkan diri setelah keduanya diduga terlibat konflik kepentingan.

Belva mengundurkan diri dari posisi staf khusus presiden berkaitan dengan terpilihnya Ruang Guru sebagai mitra program Kartu Prakerja.

Sementara, Taufan mundur setelah muncul polemik surat berkop Sekretariat Kabinet yang ditandatanganinya kepada para camat se-Indonesia.

Dalam surat bertanggal 1 April itu, Taufan meminta camat mendukung petugas lapangan PT Amartha Mikro Fintek yang akan turut memberikan edukasi kepada masyarakat di desa terkait Covid-19.