Salin Artikel

Korea Selatan Serahkan Bantuan Alat Tes PCR untuk Indonesia

Bantuan tersebut diserahkan oleh Duta Besar Korea Selatan Kim Changbeom kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Jumat (24/4/2020).

Menurutnya, alat tes ini mampu memeriksa 32.200 kasus dalam penanganan Covid-19.

“Bantuan alat tes ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah Korea Selatan untuk memprioritaskan Indonesia dalam kerja sama penanganan Covid-19,” kata Kim sebagaimana dikutip dari keterangan pers BNPB, Jumat.

Kim menuturkan, dalam menghadapi masa sulit di tengah pandemi Covid-19, pemerintahnya memegang prinsip ‘ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.’

“Senang dan susah dilalui bersama,” ujarnya.

Kim juga menyampaikan bahwa alat tes tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi kapasitas pemeriksaan Covid-19 di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian Luar Negeri Santo Darmosumarto mengatakan, Indonesia dan Korea Selatan merupakan mitra strategis khusus yang telah dicanangkan semenjak 2017

Santo menyampaikan apresiasi terhadap bantuan PCR yang saat ini memang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19.

“Kami menyambut baik dan apresiasi yang tinggi tidak hanya kepada Pemerintah Republik Korea tetapi juga kepada masyarakat Republik Korea yang senantiasa merupakan mitra dan sahabat dekat dari Indonesia,” ujar Santo.

Bantuan senilai USD 429.870 dari total USD 500.000 diterima oleh Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB Ibnu Asur.

Sebagaimana diketahui, pemeriksaan menggunakan PCR lebih akurat untuk mendeteksi Covid-19 dibandingkan rapid test.

Sementara itu, hingga Jumat, Gugus Tugas mencatat kasus positif Covid-16 di Indonesia mencapai 8.211 kasus.

Adapun kasus pasien sembuh mencapai 1.002 orang dan jumlah pasien meninggal dunia akibat terjangkit Covid-19 sebanyak 689 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/24/19051501/korea-selatan-serahkan-bantuan-alat-tes-pcr-untuk-indonesia

Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke