Waketum Asosiasi Pedagang Pasar Sebut RUU Cipta Kerja Modal Pulihkan Ekonomi RI

"Kita tidak tahu kapan badai ini berlalu, perlu dipikirkan sejak sekarang apa modal kita pasca-Covid-19 untuk mempercepat pemulihan dan menggairahkan kembali perekonomian nasional. Tentu salah satu modal besar kita adalah RUU Cipta Kerja ini," ujar , dikutip dari siaran pers, Selasa (21/4/2020).

Ia mengatakan, para pelaku usaha tidak setuju apabila pembahasan RUU Cipta Kerja ditunda sampai pandemi Covid-19 tuntas.

Menurut Simanjorang, jika itu direalisasikan menjadi tidak adil karena seolah-olah RUU tersebut hanya identik dengan kepentingan buruh yang selama ini menolak.

"Pelaku usaha tidak setuju kalau ada yang menyatakan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja ini distop sampai Covid-19 ini selesai, dasarnya apa dan apa urgensinya? Kalau memang dari unsur buruh meminta di-stop sangat tidak adil, seolah olah bahwa RUU Cipta Kerja ini identik hanya kepentingan buruh semata," kata dia.

Ia menjelaskan, dalam RUU Cipta Kerja terdapat 11 klaster yang masalah ketenagakerjaan hanya ada 1 di antara 11 kluster tersebut.

Oleh karena itu menurutnya tak masuk akal hanya 1 klaster dapat mengalahkan 10 klaster tersisa dan mengesampingkan kepentingan yang jauh lebih besar serta strategis.

"Jika memang masalah ketenagakerjaan dianggap pembahasan yang tidak tepat mengingat Covid-19, bisa dibahas belakangan karena klaster lain tidak begitu berhubungan dengan ketenagakerjaan, itu bisa dibahas duluan," kata dia.

Klaster tersebut antara lain soal usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Menurut dia, klaster UMKM perlu dibahas karena menyangkut nasib 60 juta pelaku usaha yang saat ini pada kondisi hidup segan mati tak mau akibat Covid-19.

"Kami ingin pasca Covid-19 nasib UMKM dapat semakin jelas dan pasti sehingga aktivitas usahanya dapat berlari kencang untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian kita," kata dia.

Selain itu, kata dia, adapula klaster soal penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, dukungan riset dan invoasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Ia pun berharap, pasca Covid-19 usai, diharapkan berbagai kendala investasi sudah terjawab sehingga arus investasi yang masuk ke Tanah Air bisa berjalan lancar.

Termasuk menyediakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Diberitakan, Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) akan memperingati hari buruh Internasional atau May Day dengan melakukan aksi pada 30 April 2020.

Aksi besar ini terbilang sehari lebih cepat, karena May Day diperingati setiap 1 Mei.

"Aksi tersebut akan dipusatkan di Gedung DPR RI dan Kantor Menko Perekonomian RI," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (20/4/2020).

Tak hanya untuk memperingati May Day, aksi tersebut juga sekaligus upaya penolakan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.