Salin Artikel

Gugus Tugas Covid-19 Masih Kekurangan Relawan Tenaga Medis

Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19 Andre Rahadian mengungkapkan, dari 22.547 relawan yang direkrut, yang merupakan relawan medis hanya sekitar 18 persen.

Sementara, 82 persen sisanya atau yang berjumlah 18.570 merupakan relawan nonmedis.

"Kami masih kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter. Tenaga kesehatan hanya 18 persen dari total (relawan)," ujar Andre kepada Kompas.com, Rabu (15/4/2020).

Dari jumlah total relawan medis, yang merupakan perawat yakni berjumlah 1.635 orang, bidan 574 orang dan dokter umum berjumlah 330 orang.

Adapun dokter spesialis berjumlah 18 orang, dokter gigi 17 orang, epidemiologi 12 orang dan sisanya merupakan tenaga kesehatan umum.

Sementara relawan nonmedis tercatat paling banyak dengan latar belakang logistik sekaligus pergudangan, yakni 5.475 orang.

Disusul oleh tenaga administrasi umum berjumlah 4.755 orang, sopir atau tim ambulance 2.564 orang, dapur umum 1.400 orang, hingga mahasiswa kesehatan yang hanya 93 orang.

Persoalan lainnya, lanjut Andre, kebanyakan relawan itu ditempatkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, yakni berjumlah 5.664 orang.

Penempatan itu pun masih banyak yang tidak sesuai dengan domisili relawan.

Padahal, pihaknya ingin para relawan ditempatkan sesuai dengan domisili mereka agar semakin mudah dalam bekerja.

"Maunya begitu (ditugaskan sesuai domisili). Tapi sekarang, perawat saja kami sudah harus sudah undang dari luar Jakarta," kata Andre.

Gugus Tugas Covid-19 pun mempersilakan kepada masyarakat, khususnya tenaga medis yang ingin bergabung menjadi relawan untuk mendaftar lewat situs http://deskrelawanpb.bnpb.go.id/covid-19/

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/10541381/gugus-tugas-covid-19-masih-kekurangan-relawan-tenaga-medis

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Polri Tahan 2 Mantan Petinggi PT JIP di Kasus Korupsi Pembangunan Menara dan Pengadaan GPON

Nasional
KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

KUHP Terbaru: Penghinaan SARA dan Kepada Kelompok Disabilitas Terancam Penjara 3 Tahun

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Hari Antikorupsi Sedunia, Politisi Korup Masih Jadi Catatan Hitam

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.