Atasi Covid-19, Komisi XI Dukung Jokowi Terbitkan Perppu Tentang Kebijakan Keuangan Negara

Eriko mengatakan, di tengah wabah virus corona atau Covid-19, perekonomian rakyat harus tetap berjalan, terutama perkonomian masyarakat menengah ke bawah.

"Kami dari dari komisi XI, kami sangat mendukung hal seperti ini. Perputaran ekonomi harus tetap jalan," kata Eriko ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (31/3/2020).

Eriko mengatakan, sudah sewajarnya ada penambahan pembiayaan dalam APBN 2020 untuk penanganan Covid-19.

Sebab, kata dia, dalam situasi seperti sekarang ini, pemerintah harus memberikan jaminan kesehatan kepada rakyatnya.

"Untuk APD, untuk dokter, untuk obat-obatan, untuk persiapan 132 Rumah Sakit dan lain-lain. Itu yang pertama. Kedua, Jaminan kepada saudara-saudara kita yang kehidupan nya dalam sehari-hari PKH ini ada 10 juta kepala keluarga," ujarnya.

Eriko mengatakan, Komisi XI akan mengawasi anggaran tersebut agar tepat sasaran. Sebab, anggaran tersebut, menimbulkan pelebaran defisit sebesar 5,07 persen sehingga memperbanyak utang.

"Walaupun ini bukan utang luar negeri ya, ini di dalam negeri, tetapi apapun menambah porsi utang. Nah, ini kita juga betul-betul kita jaga," ucapnya.

Lebih lanjut, Eriko mengatakan, apabila pemerintah sudah menyerahkan Perppu tersebut kepada DPR, maka Komisi XI dan Bandan Anggaran (Banggar) DPR pasti akan menyetujuinya.

"Ini akan meminta persetujuan komisi 11, Banggar dan akan ditandatangani oleh ketua DPR. Itu prosedural nya kan, nanti kan sudah diatur ketentuan nya bisa secara fisik dan virtual, jadi tidak melanggar UU MD3," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada Selasa (31/3/2020).

"Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa, maka saya baru saja menandatangani Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan," ujar Jokowi melalui sambungan konferensi video, Selasa (31/3/2020).

Kepala Negara menyatakan, Perppu tersebut memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat.

Presiden Jokowi menambahkan, Perppu tersebut juga menjadi panduan bagi semua pihak di pemerintahan untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan stabiltas keuangan.

"Pemerintah memutuskan total tambahan pembiayaan APBN 2020 untuk menangani Covid-19 adalah Rp 405,1 triliun," kata Jokowi.

"Yang terakhir kami mohon dukungan DPR agar Perppu tersebut segera disetujui dan diundangkan dalam waktu secepatnya," lanjut dia.