Cegah Covid-19 Meluas, Pemerintah Siapkan PP Atur Mudik

PP tersebut, kata dia, akan memperkuat imbauan pemerintah melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halaman di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

"PP-nya sedang dirumuskan mungkin dua hari lagi tentang masalah mudik itu. Tapi yang jelas, kami meminta masyarakat untuk tidak mudik sebab risikonya besar sekali," ujar Ma'ruf dalam konferensi pers melalui video conference, Selasa (31/3/2020).

Ia mengatakan, sebagaimana anjuran agama Islam bahwa saat melakukan sesuatu yang diyakini dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain adalah dilarang bahkan cenderung diharamkan.

Apalagi, kata dia, saat ini pemerintah juga sudah meminta masyarakat untuk tidak mudik ke kampung halaman sehingga warga negara wajib tidak melakukannya.

"Sesuatu yang wajib menurut agama dan diwajibkan oleh pemerintah itu menjadi kuat," kata dia.

Ma'ruf pun berharap agar masyarakat juga memiliki pengertian dan kesadaran sendiri untuk tidak melakukan perintah dari pemerintah itu.

Oleh karena itu, beberapa tindakan yang dilakukan antara lain pengurangan transportasi umum hingga tidak ada lagi mudik gratis.

"Pemerintah juga menyiapkan bantuan-bantuan kepada mereka yang tidak mudik. Bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Jadi pemda dan pemerintah pusat juga sudah menyiapkan anggarannya," kata dia.

Contohnya, kata dia, pemerintah pusat bersama DKI Jakarta menanggulangi bersama-sama agar tidak ada episentrum baru dalam pandemi Covid-19 ini.

DKI, kata dia, terus melakukan upaya2 penanganan baik berupa pengetesan terhadap mereka yang masih belum dites, dan penanganan untuk ODP dan PDP.

"Tetapi juga diantisipasi kalau ada yang moncor, istilahnya itu ada juga yang pulang, maka daerah-daerah (lain) sudah menyiapkan antara lain mereka juga akan dilakukan pemeriksaan secara ketat. Kalau bandel tentu akan diisolasi selama 14 hari sehingga dia mudik juga tidak bisa kemana-mana," kata dia.

Hal-hal seperti itu, kata dia, sudah diantisipasi oleh daerah lain dan sudah ada koordinasi untuk penanganannya yang terkoordinasi dengan pemerintah pusat.