Salin Artikel

Gerak Cepat Lawan Corona

BAK cendawan di musim hujan. Usai Presiden Joko Widodo mengumumkan dua orang yang positif terjangkit virus Corona pada Senin (2/3/2020) lalu, jumlah pasien yang terjangkit virus ini terus bertambah.

Hingga Minggu (15/3/2020), jumlah pasien yang positif terjangkit virus Corona di Indonesia sudah mencapai 117 kasus.

Tak dapat dipungkiri, kondisi ini membuat publik semakin jeri dengan virus ini.
Apalagi, salah satu pasien yang dinyatakan positif terjangkit virus Corona adalah Budi Karya Sumadi, salah satu menteri di Kabinet Jokowi.

Menteri Perhubungan dua periode ini dinyatakan terjangkit virus Corona dengan nomor identitas Pasien 76.

Informasi ini membuat masyarakat makin was was. Pasalnya, jika pejabat setingkat menteri saja bisa kena, bagaimana dengan warga biasa.

Ramai -ramai liburkan sekolah

Seiring meningkatnya jumlah pasien yang terjangkit virus Corona serta sebarannya yang makin meluas, sejumlah pemerintah daerah berinisiatif meliburkan sekolah.

DKI Jakarta misalnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan meliburkan seluruh sekolah di Ibu Kota selama dua pekan ke depan, terhitung sejak Senin (16/3/2020).

Anies meminta kegiatan belajar mengajar dilakukan melalui metode jarak jauh atau di rumah. Tak hanya itu, Anies juga menutup destinasi wisata yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

Kebijakan itu dilakukan guna mencegah penyebaran virus Corona di Jakarta.

Langkah DKI Jakarta meliburkan sekolah diikuti sejumlah Pemerintah Daerah. Sebut saja Pemkot Depok, Pemkot Bogor, Pemkot Bekasi, Solo dan sejumlah wilayah lain.

Tak hanya meliburkan sekolah, sejumlah kepala daerah juga menerbitkan edaran yang meminta jajaran di bawahnya mengurangi aktivitas di kerumunan dan membatalkan perjalanan dinas.

Alasan mereka sama, berikhtiar mencegah menyebarnya virus Corona yang semakin menggila.

Lamban dan tak transparan

Sejumlah kalangan mengkritik langkah pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani virus asal Wuhan, China ini.

Selain itu, pemerintah juga dianggap menganut premis yang sama sekali keliru. Alih-alih mengantisipasi secara serius ancaman virus ini, pemerintah melalui pernyataan para pejabat dan elitenya terkesan meremehkan seakan-akan Indonesia imun terhadap serangan virus ini.

Hal ini membuat pemerintah terlihat gagap dan kelimpungan saat virus ini benar-benar datang dan menyerang.

Kegagapan ini terlihat dari sejumlah kesalahan yang dilakukan baik oleh pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga tampak lemah.

Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pemerintah yang secara sengaja membatasi informasi mengenai ancaman dan perkembangan penyebaran virus Corona.

Ini terlihat dari minimnya informasi mengenai dampak virus ini terhadap pasien serta lokasi-lokasi penularannya.

Kebijakan ini bertolak belakang dengan kebijakan negara lain yang sama-sama sedang memerangi virus ini.

Pemerintah Korea Selatan, misalnya, mereka secara berkala menyiarkan bukan hanya kasus tetapi juga lokasi dari ditemukannya kasus. Ini dilakukan agar publik tak panik, lebih waspada dan juga hati-hati.

Bekerja dan beribadah di rumah

Setelah dihujani banyak kritik, pemerintah mulai bebenah.

Pemerintah menetapkan penyebaran virus Corona sebagai bencana nasional non-alam.

Selain itu, Presiden juga membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Presiden Jokowi secara khusus juga meminta agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Masyarakat diminta bekerja dan beribadah di rumah.

Menurut Jokowi, langkah ini perlu dilakukan agar penanganan virus Corona bisa dilakukan dengan lebih maksimal.

Selain itu, Jokowi juga meminta semua orang untuk mulai bekerja sama dan saling tolong-menolong agar penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan baik.

Namun, apakah hal itu cukup guna menangkal penyebaran virus Corona yang semakin merajalela.

Jika belum cukup, lantas apa saja yang mesti dilakukan pemerintah guna mengatasi dan melawan virus ini?

Ikuti pembahasannya dalam talkshow Dua Arah, Senin (16/3/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 22.00 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/10460091/gerak-cepat-lawan-corona

Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke