MKD Didesak Transparan Usut Penggerebekan yang Libatkan Andre Rosiade

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Kehormatan Dewan diharapkan dapat terbuka dalam mengusut kasus penggerebekan pekerja seks komersial di Padang, Sumatera Barat, yang melibatkan anggota Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam proses penggerebekannya.

Salah satu pihak yang mendesak MKD untuk terbuka dalam pemeriksaan Andre Rosiade adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBH).

"Kami meminta kepada MKD secara transparan dan akuntabel melakukan pemeriksaan terhadap Andre Rosiade, terkait peristiwa penggerebekan atas dirinya bersama N kemudian oleh yang bersangkutan disanggah dengan alasan melakukan penjebakan,” kata Sekretaris Jenderal PBH Julius Ibrani kepada Kompas.com, Senin (10/2/2020).

Menurut dia, kejahatan yang dituduhkan kepada N diawali dengan rencana yang diduga dilakukan Andre melalui temannya untuk memesan, menentukan harga serta memfasilitasi hotel.

Sehingga, Julius menilai, niat jahat dalam seluruh rangkaian kejahatan ini tidak berasal dari N.

N justru dianggap menjadi korban karena secara tidak sadar dipaksa untuk mempersalahkan dirinya sendiri.

"Ini bentuk self incrimination (tuduhan terhadap diri sendiri) yang melanggar hak asasi manusia N dan oleh sebab itu, secara hukum N tidak salah dan tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana," ujarnya.

Wakil Ketua MKD Trimedya Pandjaitan sebelumnya menyatakan segera menggelar rapat membahas isu tersebut.

Trimedya mengatakan, pihaknya membuka opsi memanggil Andre untuk diperiksa, meski belum ada aduan dari masyarakat.

"Kami rapatkan dulu dan tidak menutup kemungkinan kami panggil," kata Trimedya, Kamis (6/2/2020).

Ia menyatakan rapat akan digelar pekan depan. Namun, Trimedya enggan banyak berkomentar mengenai tindakan Andre. Satu hal yang pasti, menurut Trimedya belum pernah ada anggota DPR yang melakukan tindakan seperti Andre.

"Kami belum bisa berasumsi melanggar kode etik atau tidak. Yang jelas tindakan Andre belum pernah dilakukan anggota dewan," ujar Trimedya.

Atas kejadian ini, DPP Partai Gerindra pun meminta maaf. Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, tindakan Andre telah membuat gaduh.

"DPP Partai Gerindra juga menyampaikan prihatin, meminta maaf kepada masyarakat apabila kemudian membuat situasi menjadi tidak kondusif," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

DPP Partai Gerindra juga telah menerjukan tim khusus ke Padang. Dari hasil temuan, DPP Partai Gerindra menyatakan bahwa Andre tidak berada di dalam hotel pada saat penggerebekan PSK di Padang.

Meski demikian, temuan itu bukan berarti menjauhkan Andre dari peristiwa penggerebekan yang disebut-sebut direkayasa itu.

Sebab, tim menemukan bahwa kuitansi kamar hotel tertulis nama Andre Rosiade.

Atas temuan ini pun, DPP Gerindra akan segera meminta keterangan dan penjelasan secara langsung dari Andre. Rencananya, Andre akan dipanggil pekan depan.

"Itu sudah masuk dalam ranah klarifikasi, kami akan tanyakan kepada yang bersangkutan," tutur Dasco.