Salin Artikel

Jawab Kritik ICW soal Pelemahan, KPK: Pimpinan Baru Kerja Dua Bulan

Menurut Ali, penilaian tersebut terburu-buru karena pimpinan KPK peridoe 2019-2024 baru bekerja selama kurang-lebih dua bulan sejak dilantik pada 20 Desember 2019 lalu.

"Itu hak dari siapa pun yang bisa berpendapat, tapi tentunya kita harus memahami juga saat ini kan kerja KPK khususnya pimpinan yang baru ini hampir bulan kedua," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (7/2/2020).

Ali menegaskan, KPK tetap bekerja meskipun kaburnya Harun Masiku masih menjadi tunggakan yang mesti dituntaskan oleh KPK.

Ali menyebut, kerja KPK itu dibuktikan lewat penetapan 10 tersangka kasus dugaan korupsi jalan di Bengkalis dan penetapan 14 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka kasus suap.

Oleh karena itu, Ali menilai, kritik yang dilontarkan ICW subyektif. 

"Artinya bahwa keseriusan untuk menuntaskan kasus-kasus yang sudah berjalan itu ada, bahwa dinilai kemudian kesusahan kepayahan dan sebagainya, itu subjektivitas dari yang berpendapat saya kira," ujar Ali.

Peneliti Indonesia Corruption Watch menilai, dugaan pelemahan KPK terbukti menyusul munculnya kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu caleg PDI Perjuangan Harun Masiku.

Peneliti ICW Tama S Langkun menyebut KPK terkesan tidak menggigit dalam menangani kasus Harun, berbeda dengan KPK yang tetap garang ketika menangani kasus para kader Partai Demokrat pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Cerita KPK melawan rezim yang korup, pelaku korupsi yang berdasarkan dari penguasa, bukan sekali dua kali. Zaman Pak SBY ada partai Demokrat yang diproses toh enggak ada masalah, meskipun ada riak. Kenapa sekarang begitu sulit?" kata Tama usai diskusi di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jumat sore.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/07/21150351/jawab-kritik-icw-soal-pelemahan-kpk-pimpinan-baru-kerja-dua-bulan

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke