PKB: Tak Ada Urgensinya Eks ISIS Dipulangkan ke Indonesia

Sebab, orang yang menganut paham radikal tidak mengakui NKRI dan Pancasila.

"Mereka tidak mengakui NKRI, Pancasila dan pemerintahan yang sah. Karenanya rencana pemulangan anggota ISIS eks WNI ke Tanah Air Itu tidak ada dasar hukum dan urgensinya," kata Maman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/2/2020).

Menurut Maman, kehidupan berbangsa rusak karena kelompok radikal yang intoleran.

Maka dari itu, jika ingin dipulangkan seharusnya pemerintah melakukat program humanisasi terlebih dahulu.

Humanisasi bagi Maman, yakni mengembalikan kesadaran mereka yang terkontaminasi paham radikalisme dan terorisme ke nilai kesadaran manusia yang punya nilai cinta kasih, anti kekerasan dan mau hidup berdampingan antaragama.

"Humanisasi juga diarahkan bagaimana mereka lebih menghayati dirinya sebagai manusia. Sehingga bisa hidup harmonis dan berdampingan dengan semua mahluk," ujar Maman.

"Humanisasi berbeda dengan deradikalisasi. Penekanannya itu lebih kepada meyakini bahwa semua orang punya nurani dan bisa kembali menjadi manusia yang baik," sambung dia.

Dia juga menyarankan pemerintah untuk melibatkan organisasi keagamaan, misal Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam proses humanisasi.

Anggota Komisi VIII DPR ini menegaskan, meski melibatkan dua organisasi, tidak berarti peserta humanisasi menjadi kalangan NU atau Muhammadiyah.

"Radikalisme itu harus kita lawan dengan Humanisasi. Radikalisme bukan komoditas yang enggak pernah tuntas dibasmi. Pemerintah gagal dengan program radikalisasi karena enggak melibatkan ormas besar seperti NU dan Muhamadiyah secara sinergis, sistematis dan holistik," jelas Maman.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan final terkait rencana pemulangan ratusan WNI eks ISIS.

Menurut Suhardi, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait.

"Iya (belum diputuskan), masih dibahas di Kemenkopolhukam melibatkan kementerian dan instansi terkait," kata Suhardi kepada Kompas.com, Minggu (2/2/2020).