Bupati Natuna Pastikan Sudah Tak Ada Penolakan Warga soal Karantina 237 WNI dari Wuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan saat ini sudah tidak ada lagi demonstrasi penolakan masyarakat Natuna terkait karantina 237 warga yang baru dipulangkan dari Kota Wuhan, China.

"Tidak ada (demonstrasi)," ujar Abdul di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).

Menurut Abdul, aspirasi masyarakat Natuna sudah disampaikan kepada pemerintah dalam rapat bersama antara Mendagri, Menko Polhukam, Menkes, perwakilan TNI dan Polri serta pemkab Natuna pada Selasa.

Ia juga membenarkan bahwa masyarakat Natuna pada mulanya merasa was-was dengan keputusan karantina yang berlokasi di sana. Sebab, keputusan itu dilakukan secara mendadak.

"Ini kita lihat di televisi, masyarakat juga melihat di televisi. Artinya mendadak, belum sempat kita mensosialisasikan jadi sedikit ada kecemasan," ungkapnya. 

Karena itu, saat ini pemerintah kabupaten menerjukan petugas untuk melakukan sosialisasi kepasa masyarakat.

"Biasa, namanya orang kampung, belum pernah ada yang begitu jadi merasa was-was ada apa ini karantina? Sekarang kita sudah menggerakkan di lapangan, untuk mensosialisasikan supaya masyarakat tidak cemas," jelasnya.

Abdul juga meminta pemerintah pusat untuk peduli kepada masyarakat Natuna.

"Jadi tidak hanya menangani yang pulang, tapi masyarakat Natuna juga ditangani," tegas Abdul.

Diberitakan sebelumnya, masyarakat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terus melakukan unjuk rasa menolak kedatangan warga yang dipulangkan dari Wuhan, China.

Apalagi, warga yang dievakuasi dari China tersebut dikarantina di Kabupaten Natuna.

Bahkan, unjuk rasa tersebut nyaris berujung anarkistis, saat beberapa warga membakar ban mobil dan di tengah jalan menuju bandara.

Terdapat enam poin tuntutan yang disampaikan demonstran.

Pertama, meminta pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Natuna.

Kedua, masyarakat Natuna meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinya di KRI  milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.

Ketiga, masyarakat Natuna meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jeminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.

Keempat, meminta pemerintah untuk mendatangkan dokter psikiater bagi masyarakat Natuna dan meminta Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi ini dilakukan di Natuna selama 14 hari.

Kelima, masyarakat natuna berharap segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang akan dilakukan di Natuna harus terlebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat Natuna.

Keenam, masyarakat Natuna menilai, apabila pemerintah daerah tidak berhasil menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, maka masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah daerah.