Salin Artikel

Panglima TNI: Sudah Sepatutnya Beri Bantuan kepada Australia

Hal itu disampaikan Hadi saat menjadi Inspektur Upacara Pelepasan bantuan Satgas Garuda RI untuk mengatasi karhutla di Australia, di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (1/2/2020).

"Saat ini telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sangat besar di Australia dan telah berlangsung beberapa bulan," kata Hadi.

"Oleh karenanya, sudah selayaknya kita semua memberi bantuan kepada negara tetangga kita, Australia," imbuh dia. 

Hadi mengatakan, Australia dalah negara yang sering membantu Indonesia dalam menangani bencana.

Terlebih lagi, lanjut Hadi, Indonesia dan Australia melalui perjanjian Lombok Tahun 2006 sudah sepakat untuk saling membantu jika terjadi bencana atau situasi darurat. Sehingga sudah seharusnya Indonesia membantu Australia.

"Yang ditandatangani Indonesia dan Australia pada tahun 2006 menyebutkan kerja sama dan saling memberi bantuan bila dibutuhkan saat terjadi bencana ataupun situasi kedaruratan," ungkapnya.

Diketahui, Satgas Garuda RI terdiri 44 orang. Personel TNI sebanyak 41 orang terdiri dari tiga orang Tim LO berasal dari Angkatan Udara (AD) dan satu dari Angkatan Udara (AU).

Kemudian Tim Zeni Konstruksi 36 orang dengan rincian 26 orang TNI AD (menzikon), enam orang TNI AL (yonmar) dan empat orang TNI AU (disfaksonau).

Selain TNI, ada juga satu orang berasal dari Kementerian Luar Negeri dan dua orang dari BNPB. Sehingga total menjadi 44 orang.

Hadi menjelaskan nantinya para personel TNI bertugas membantu rural fire service atau layanan pemadaman kebakaran pada lapis kedua.

Kemudian, membuka dan membersihkan akses ke pemukiman warga dan jalur-jalur lainnya dengan wilayah operasi radius yang aman berkisar 5-10 kilometer di Distrik Eden, NSW.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono menyebut, rencana TNI mengirimkan pasukan bantuan kemanusiaan ke Australia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan merupakan panggilan meringankan beban negara sahabat.

"Dalam rangka menjaga hubungan baik dengan Australia, menunjukkan kepedulian sebagai negara yang bersahabat, maka TNI merasa terpanggil membantu meringankan beban yang dialami oleh negara Australia," Wahyu di Kompleks Parlemen, Senayan, yang dikutip dari Kemhan.go.id, Kamis (30/1/2020).

Wahyu mengatakan, sebagai negara yang bersahabat, Indonesia-Australia saling membantu diberbagai bidang, baik di sektor ekonomi, pendidikan, maupun kebudayaan.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh langkah TNI dengan menyiapkan payung hukum berupa rancangan keputusan presiden (keppres) untuk dapat segera diterbitkan.

https://nasional.kompas.com/read/2020/02/01/10442321/panglima-tni-sudah-sepatutnya-beri-bantuan-kepada-australia

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke