Sikap Jokowi ke Yasonna Dinilai Terlalu Lembut

Padahal, Yasonna dinilai telah menghalang-halangi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memburu eks calon anggota legislatif PDI-P Harun Masiku yang terjerat kasus dugaan suap kepada Komisioner KPK Wahyu Setiawan.

"Pak Presiden mestinya sikapnya tidak seperti kemarin itu, membiarkan saja menterinya melakukan kebohongan publik, menghalangi proses penyelidikan penyidikan KPK dan tidak ada tindakan apapun," kata Arif dalam konferensi pers, Kamis (29/1/2020).

Arief menilai, sikap Kepala Negara yang hanya meminta seluruh menterinya untuk berhati- hati dalam mengeluarkan pernyataan di hadapan publik, terlalu lembut.

Arief menyebut, Yasonna boleh dibilang telah melanggar etika pejabat publik. Karena ia diduga mengeluarkan pernyataan tidak benar terkait keberadaan Harun Masiku.

"Hanya diminta berhati-hati mengeluarkan statement. Begitu lembutnya sikap Pak Jokowi terhadap menterinya yang melakukan kesalahan besar," ujar Arif.

Peristiwa ini menuai persepsi bahwa ada konflik kepentingan pada diri Yasonna. Di satu sisi ia sebagai Menkumham, namun di sisi lain ia harus merupakan pimpinan PDI-P yang harus menjaga citra partainya.

Arif menambahkan, sikap Presiden Jokowi atas blunder-blunder yang dilakukan Yasonna juga akan menjadi bukti ketiadaan komitmen pemberantasan korupsi pada pemerintahan Jokowi.

"Ketika Presiden Jokowi tahu ada persoalan begitu serius dan sikapnya selunak itu, kita bisa menilai bahwa apa yang digembar-gemborkan Presiden Jokowi untuk memperkuat pemberantasan korupsi omong kosong," kata Arif.

Diberitakan sebelumnya, Yasonna diadukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi atas dugaan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku karena sempat memberi informasi yang tidak valid soal keberadaan Harun.

Yasonna juga mendapat sorotan saat ia menghadiri konferensi pers pembentukan Tim Hukum PDI-P terkait kasus Harun Masiku.