Salin Artikel

Komnas HAM Minta Pemerintah Lindungi WNI dari Virus Corona, Termasuk Buruh Migran

Pemerintah juga harus melindungi pekerja migran dari paparan virus mematikan ini.

"Pemerintah sebaiknya memastikan agar WNI mendapatkan perawatan yang paripurna saat di luar negeri. Artinya bukan hanya WNI yang tinggal di sana, atau pelajar di luar negeri tetapi juga buruh migran," ujar Beka kepada wartawan saat mengisi diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

Khusus bagi WNI di China, dia menyarankan pemerintah melakukan pendekatan kemanusiaan.

"Indonesia bisa berkirim surat meminta China memantau kondisi kesehatan WNI yang berada di sana. Sebab, WNI ada yang sedang studi banding atau mengerjakan tugas lain, " tuturnya.

Menurut Beka, kalaupun nantinya ada WNI yang tertular virus corona, sebaiknya dirawat dulu sebelum masuk kembali ke Indonesia.

Ini penting dilakukan untuk memastikan tidak ada virus yang masuk ke dalam negeri.

"Karena itu perawatan yang baik di luar negeri penting, sehingga jika dia (WNI) kembali ke Indonesia sudah dinyatakan sembuh," kata Beka.

Sebelumnya, virus corona (coronavirus) tengah menjadi perhatian dunia. Pasalnya selain mulai menyebar di kota Wuhan, China, virus corona jenis baru tersebut juga terdeteksi hingga ke sejumlah negara.

Berdasarkan informasi dari Komisi Kesehatan Nasional China, virus corona memiliki kemiripan seperti virus SARS dan MERS yang dapat mengakibatkan kematian bagi penderitanya.

Sejak diketahui sebagai wabah misterius yang menyebabkan pneumonia, jumlah pasien yang terinfeksi virus ini terus bertambah.

Pekan lalu, Pemerintah China mengungkapkan virus corona jenis baru ini telah menyebabkan sedikitnya 17 orang meninggal dunia.

Sementara itu hingga Minggu (26/1/2020), jumlah negara yang mengonfirmasi terpapar virus corona pun terus bertambah.

Setidaknya, terdapat 13 negara yang mengonfirmasi adanya kasus tersebut.

Antara lain, Kanada, Singapura, Malaysia, China, Korea Selatan, Taiwan, Thailand hingga Amerika Serikat.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/27/17335991/komnas-ham-minta-pemerintah-lindungi-wni-dari-virus-corona-termasuk-buruh

Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke