Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Keduanya membahas pemekaran daerah otonom baru (DOB) yang selama ini dimoratorium atau ditangguhkan.

"Pertama, ngobrol soal DOB. DOB kan, memang kan wakil presiden sebagai Ketua Dewan Otonomi Daerah," ujar Nono.

"Saya katakan sampai saat ini pemerintah masih moratorium dengan adanya kebutuhan Papua, mungkin juga Kalimantan atau perbatasan, dan juga kebutuhan-kebutuhan pemekaran di daerah-daerah lain," lanjut dia.

Nono mengatakan Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya juga telah membicarakan wacana moratorium DOB untuk memekarkan wilayah di Papua.

Ia menambahkan setidaknya Papua sudah harus dimekarkan menjadi empat provinsi sebab saat ini ia menilai wilayahnya masih terlalu luas jika hanya dibentuk dua provinsi.

Menurut Nono, jika moratorium pembukaan DOB tak dihentikan, maka wilayah di Papua akan tetap tertinggal sebab sulit menjangkau pelayanan publik hanya dengan dua pemerintah provinsi seperti sekarang.

"Janganlah kita memendam banyak masalah yang ada di Papua lagi sehingga kalau pengendalian kawasan begitu luas. Hanya dua provinsi (Papua dan Papua Barat) rasanya kurang tepat," kata Nono.

"Papua paling enggak ada dua provinsi ke depan yang harus ada pemekaran, karena terlalu luas untuk menjangkau dan mengendalikan kawasan Papua seperti itu hanya dengan dua provinsi," lanjut dia.